Panglima TNI Dinilai Salahi Prosedur

PERNYATAAN Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait informasi intelijen di ruang publik telah menyalahi prosedur. Sejatinya pejabat negara bisa menahan diri untuk menyampaikan sebuah keterangan, apalagi jika hal itu menyangkut isu sensitif.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, menilai informasi intelijen perihal dugaan impor 5.000 senjata api, seperti yang dilontarkan Gatot dalam silaturahim TNI dengan para purnawirawan, di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (22/9), salah tempat.

Pernyataan yang sempat menuai polemik itu akhirnya diluruskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Meski demikian, sambung Hasanuddin, tetap saja informasi itu mengundang reaksi masyarakat.

"Masyarakat menilai ada apa ini. 5.000 senjata itu sama dengan atau 5 batalyon tempur? Ada apa dan mengapa? Harusnya diselesaikan saja secara intern atau kalau perlu dibawa ke rapat terbatas kabinet," ujar Hasanuddin, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (25/9).

Menurut dia, Gatot yang mengemban tugas sebagai pimpinan TNI merupakan pejabat negara. Artinya, Gatot harus memahami aturan perundang-undangan, prosedur, serta etika yang berlaku. Penyampaian sebuah informasi tanpa didahului koordinasi dengan instansi terkait adalah sebuah kesalahan.

"Prosedurnya, kalau itu sulit dicapai, ya lapor ke Menhan dan Menko Polhukam. Dan jika tetap tidak mendapat informasi signifikan, silakan laporkan ke Presiden karena Presiden pasti melakukan upaya-upaya," tandasnya. (OL-7)