Konten Film G30S/PKI Baru tidak Akan Diubah

PEMERINTAH berencana memproduksi ulang film lawas tentang penumpasan G30S/PKI karya sutradara Arifin C Noer.

Namun demikian, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, tidak ada niatan dari pemerintah mengubah konten film tersebut.

"Biar lebih enak, lebih mudah dicerna oleh penonton masa kini, itu disesuaikan dengan cara penyajiannya. Bukan diubah kontennya," tegas Wiranto di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/9).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat meminta agar film G30S/PKI diproduksi ulang agar sesuaikan dengan selera kaum milenial. Menurut Wiranto, Presiden Jokowi tidak pernah mengatakan berniat mengubah muatan film yang dirilis pada 1984 itu.

"Penyajiannya diubah dengan kondisi sekarang. Supaya lebih menarik, lebih masuk. Itu hati-hati. Ini kadang-kadang suka dipelintir seakan-akan Presiden setuju untuk perubahan-perubahan konten dari film itu," imbuhnya.

Terpisah, Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, negara seolah menjilat ludah sendiri jika merilis ulang film tersebut tanpa mengubah kontennya. Pasalnya, pada 1998, sejumlah petinggi TNI telah menyatakan ada sejumlah konten dalam film tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan.

"Riset-riset dari LIPI juga menyatakan seperti itu (ada konten tak sesuai fakta). Begitu juga tim forensik pemerintah yang menyatakan tidak ada penyiksaan kepada para jenderal yang dibunuh PKI. Ini kan negara sendiri yang menyatakan seperti itu," ujarnya.

Menurut dia, akan lebih baik jika pemerintah mengungkapkan fakta-fakta sejarah terkait peristiwa G30S/PKI terlebih dahulu sebelum memproduksi ulang film tersebut. Dengan begitu, publik tidak bingung dan tidak muncul kesan produksi film tersebut hanya sekadar jadi alat propaganda.

"Minimal harus ada riset dulu mengenai fakta-fakta sejarah peristiwa 1965. Bikin film saja tanpa ada upaya mengungkap kebenaran tidak akan menyelesaikan masalah," tandasnya. (OL-4)