DPR Anggap Penolakan Presiden Sebagai Dukungan Bagi Pansus

PRESIDEN Joko Widodo menolak permohonan pansus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap penolakan itu sebagai dukungan dari Kepala Negara.

"Saya berterima kasih atas ketegasan Presiden, khususnya beliau tidak mau berkonsultasi karena ini dalam proses, prosesnya sedang berjalan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.

Fahri menilai, Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang positif. Presiden tak ingin mencampuri pembahasan yang terjadi di DPR. Artinya, kata dia, Presiden membiarkan hal ini menjadi urusan parlemen.

Pansus pun akan terus bekerja mengungkap fakta-fakta baru. Apalagi, Fahri merasa mendapatkan sinyal dukungan dengan pernyataan Presiden itu.

"Jadi ini sinyal dukungan dari presiden, karena dengan sinyal dukungan itu (Pansus) harus bekerja keras," kata Fahri.

Fahri menegaskan, pansus harus menyelesaikan pekerjaan mereka terlebih dulu. Sehingga, hasil pembahasan bisa menjadi acuan presiden dalam mengambil keputusan politik jika dibutuhkan.

"Kalau memang putusan politik harus diambil Presiden, masalahnya sudah terang benderang, jangan setengah-setengah. Jadi saya melihat pandangan Presiden itu terdengar buat saya sebagai, kerja saja sampai tuntas jangan setengah-setengah, nanti baru kita ambil keputusan di ujung," jelas Fahri.

Presiden Joko Widodo terkesan tak mau 'terjebak' dalam polemik usulan rapat konsultasi dengan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan urusan itu tak berada di domainnya sebagai Kepala Negara.

"Itu wilayahnya DPR, kasus itu wilayahnya DPR," tegas Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 20 September 2017. (MTVN/OL-7)