DPR tidak Bisa Tentukan Skala Prioritas Penataan Kompleks Parlemen

DPR dinilai tidak bisa menentukan skala prioritas dalam setiap rencana penataan kompleks parlemen.

Dalam pandangan koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, selain tak bisa menentukan skala prioritas dalam setiap rencana penataan kompleks parlemen, DPR tidak pernah melakukan evaluasi setiap kali merencanakan penataan. Sehingga yang didapat selau respons negatif dari publik.

"Berbagai macam upaya dilakukan oleh DPR setidaknya sudah melalui tiga pimpinan DPR rencana ini selalu diungkapkan. Namun yang terjadi selalu gagal karena mendapat respons negatif dari publik," tutur Sebastian di Jakarta, Rabu (20/9).

Tapi mereka punya PR yang kurang lebih sama. Sama-sama punya cita-cita untuk menata Kompleks parlemen tetapi lupa untuk mengevaluasi. "Padahal ini penting agar tidak mengulangi kesalahan periode sebelumya," ujar Sebastian di seminar nasional 'Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (20/9).

Seharusnya, sambung dia, setiap kali gagasan penataan kompleks parlemen itu muncul, DPR harus berbicara pada level grand design untuk menjawab kebutuhan ruangan bagi anggota dewan. Sehingga isu seperti rencana membangun kolam renang, tempat fitness dan lainnya tidak mengaburkan keinginan utama DPR RI di benak publik.

"Sekarang terjadi hal yang sama, tiba-tiba anggota DPR bilang butuh apartemen. Ini di internal DPR RI sedang melakukan proses pembiasan informasi yang menyebabkan gagasan utama ke penataan kompleks parlemen itu justru mereproduksi kebencian publik kepada mimpi dari DPR RI," terangnya.

Sejak pertama kali ide ini dimunculkan, DPR perlu mempersiapkan kajian yang jelas. Sehingga siapa pun anggota DPR yang berbicara soal rencana penataan kompleks parlemen rujukannya adalah hasil kajian, bukan imajinasi anggota dewan.

"Rujukannya di situ. Sehingga publik mendapatkan informasi yang jelas. Ketika ingin membangun gedung karena kapasitasnya tidak memadai lagi, malah yang pertama-tama dibangun alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan. Ini kan konsekuensinya pada anggaran. DPR lupa itu berpengaruh pada imajinasi publik. Sebenarnya apa yang mau dibangun DPR? DPR lupa menentukan skala prioritas," pungkasnya. (OL-4)