Wantimpres Minta Kegiatan Terkait Isu Komunisme Disetop Dulu

KEKHAWATIRAN mengenai isu komunisme kembali merebak seiring dengan rencana pemutaran film serta seminar yang berkaitan dengan G30S/PKI. Sebuah acara yang digelar LBH Jakarta, Minggu (17/9) berujung ricuh karena kekhawatiran kembalinya isu komunisme.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto mengatakan agar kegiatan yang berkaitan dengan komunisme tidak diadakan dulu. Baik itu pemutaran film maupun seminar.

"(Pendapat) saya pribadi, itu (film) kan produksi awal-awal. Lalu kemudian ada seminar di LBH juga. Sementera ini disejukkan dulu," kata Sidarto saat ditemui di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta, Senin (18/9).

Seperti diketahui, TNI menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk nonton bareng film Pengkhianatan G 30 S PKI. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan pemutaran film G 30S PKI ini penting untuk mengajak generasi muda membaca sejarah.

Menurut Sidarto, kegaduhan yang timbul akibat acara yang terkait dengan peristiwa 1965, termasuk pemutaran film, bisa mengganggu fokus pemerintah membangun perekonomian Indonesia. Sebab, perhatian publik menjadi lebih mengarah ke isu komunisme ketimbang mendukung upaya pembangunan.

Akibatnya, muncul kegaduhan-kegaduhan yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik dan bisa dimanfaatkan pihak yang ingin menggorengnya secara politis. Padahal, menurutnya, pembangunan akan lebih lancar jika ada kestabilan politik.

"Untuk menuju kekuatan ekonomi the big five, perlu ada kestabilan, kesabaran konstitusional. Kalau ada begini, begitu (kegaduhan), yang ada bikin keresahan sosial," tandas mantan ajudan Presiden I RI Sukarno itu.

Sidarto optimistis pemerintah akan mengambil sikap soal masalah isu komunisme. Lagipula, kata ia, kegaduhan politik yang terjadi tiap tahun karena isu komunisme bisa mengganggu rencana pemerintah membangun perekonomian Indonesia, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya.

"Please, sekarang kita konsentrasi pada pembangunan ekonomi kesejahteraan, sosial. Itu prioritas," pungkasnya. (X-12)