YLBHI Bantah Narasumber Kegiatan Simpatisan PKI

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membantah kegiatan diskusi dan pentas seni sengaja digelar untuk membangkitkan komunisme. Acara yang dikemas bertajuk 'Asik Asik Aksi' itu disebut murni diskusi soal sejarah tragedi kemanusiaan 1965.

Ketua YLBHI bidang Advokasi Muhammad Isnur mengatakan, narasumber yang dihadirkan oun, kata dia, bukan simpatisan PKI. Mereka hanya sipil yang jadi korban tragedi kemanusiaan pada 1965.

Isnur bercerita, Ibu Nani, misalnya, hanya merupakan seorang penari di Istana zaman Presiden Soekarno. Namun, ketika peristiwa 1965, Nani dituduh PKI lantaran pernah menari di hadapan Bung Karno.

"Padahal dia simpatisan saja enggak. (saat itu) dia masih anak-anak, lalu dipenjara belasan tahun," kata Isnur di Kantor Kombas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin 18 September 2017.

Ironisnya, kata Isnur, Nani dihukum tanpa melewati peradilan yang fair. Nani, kata Isnur, juga belum pernah mendapat rehabilitasi.

"Dapat KTP saja susah sampai usia tua. Orang-orang seperti ini yang harus LBH dampingi, negara harus punya perhatian pada mereka," ungkapnya.

"Hanya karena dituduh, hanya karena ada stigma terhadap mereka, padahal mereka tidak melakukan apa-apa," tambah Isnur.

Ketua Komnas Perempuan Azriana, juga turut menjelaskan. Ia mengatakan, narasumber atau yang disebut dengan istilah penyintas itu berasal dari sipil yang jadi korban tragedi 1965.

"Yang tidak ada hubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Mereka orang-orang yang dimintai pertanggungjawabannya, bahkan tidak melalui proses peradilan," ungkap Azriana.

Menurut Azriana, seharusnya masyarakat, terutama massa yang menggeruduk kantor LBH malam tadi, melihat narasumber itu sebagai korban. Ia pun menyayangkan begitu mudahnya sekelompok orang terhasut isu PKI yang dibangun begitu menakutkan.

"Sampai mereka tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Ini lansia-lansia apa lagi yang bisa mereka lakukan, mau bikin apa mereka, untuk berjalan saja mereka sulit," lanjut Azriana.

Ia lantas mengajak semua pihak turut serta dalam rangka pemulihan para korban tragedi kemanusiaan 1965 itu. Para korban, kata Azriana, tidak layak dimintai pertanggungjawaban atas PKI.

"Mereka masyarakat sipil yang jadi korban. Tidak ada kaitan, bukan anggota partai komunis. Itu rata-rata-rata penyintas yang kami dokumentasikan," tutup Azriana. (MTVN/OL-7)