Usulan Kenaikan Anggaran Kunker DPR Dikhawatirkan jadi Bancakan

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam meminta DPR RI untuk membatalkan usulan tambahan anggaran penyerapan aspirasi tahun 2018 sebesar Rp355,6 miliar. Tambahan anggaran tersebut, menurut Roy hanya menambah daftar potensi pemborosan anggaran DPR RI.

"Usul menambah anggaran kunjungan anggota DPR RI ke dapil menjelang tahun 2019 dikuatirkan menjadi 'bancakan' dana Pemilu," ujar Roy, Jumat (15/9).

Adapun, kegiatan penyerapan aspirasi saat reses merupakan salah satu bentuk kegiatan anggota DPR diluar sidang-sidang DPR yang dilakukan baik secara perorangan maupun berkelompok melalui kunjungan kerja ke daerah pemilihan.

Tujuannya adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan langsung oleh konstituen yang diwakilinya. Menurutnya, kegiatan penyerapan aspirasi ini dikatakan berjalan efektif bila hasil dari kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi rakyat di dapil maupun bagi keputusan-keputusan DPR.

"Masalahnya, kegiatan-kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPR belum terlaksana secara efektif sehingga tujuan penyerapan aspirasi tidak tercapai. Pelaksanaan kunker anggota DPR ke dapil lebih banyak dilakukan secara seremonial dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Hal ini mengakibatkan rakyat di dapil tidak banyak yang menyalurkan aspirasinya secara langsung pada waktu anggota DPR berkunjung ke dapil," tandasnya.

Hasil survey CSIS terbaru di tahun 2017 memperlihatkan fakta bahwa 95,2% konstituen tidak mengikuti reses anggota DPR dan 94,6% konstituen tidak menyampaikan pendapat secara langsung ke anggota DPR. Terlebih lagi 95,6% konstituen tidak pernah berkomunikasi dengan DPR.

Kondisi itu menurutnya menggambarkan keputusan-keputusan yang dibuat DPR selama ini belum sepenuhnya merepresentasikan aspirasi atau suara rakyat di dapil. Padahal anggaran Negara yang digunakan untuk kegiatan penyerapan aspirasi jumlahnya sangat besar setiap tahunnya. (OL-7)