Kenaikan Anggaran Kunker DPR Dikecam

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini terkait dengan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. DPR mengajukan kenaikan anggaran kunker ke luar negeri menjadi Rp343,5 miliar untuk tahun 2018. Anggaran ini naik 141,8 miliar rupiah dari tahun 2017 yang bernilai Rp201,7 miliar.

"Soal kunker ini, keberatan publik bukan hanya soal anggarannya saja, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah soal urgensi dan efektivitasnya. Kalaulah anggaran bisa saja diam-diam diputuskan oleh Pemerintah dan DPR, tetapi yang sulit dipahami bagaimana bisa DPR terus mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas terbukti tanpa faedah berarti," papar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus saat dihubungi, Minggu (3/9).

Menurutnya, kunjungan kerja yang dilakukan anggota dewan hanya semacam "studi tour" sekolahan yang lebih kental nuansa rekreasinya ketimbang mendalami ilmu. Lebih lanjut kata dia, orientasi anggota dewan tampak sangat pragmatis yaitu demi hal-hal yang secara langsung bisa menguntungkan dan dinikmati.

"Tak ada nilai apapun yang kemudian bisa menjadi pelajaran berharga untuk bangsa ketika DPR hanya mengurusi hal-hal yang dinilai publik justru tak bermanfaat. Lebih lanjut kata dia, yang muncul ke publik bukan lagi soal penting atau tidaknya sesuatu dikerjakan oleh DPR, tetapi ada atau tidak uang yang bisa dinikmati dari setiap kegiatan yang dilaksanakan," ungkapnya.

Ia membayangkan apabila keinginan anggota dewan dengan menaikan anggaran kunjungan kerja ini juga muncul dalam aktivitas utama DPR dalam menjalankan fungsi-fungsi utama anggota dewan, seperti legislasi, anggaran dan pengawasan.

"DPR justru tak banyak menunjukkan kengototan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan apa yang mereka sendiri targetkan. Mereka banyak sekali berusaha untuk "ngeles" ketika diminta pertanggungjawaban, tanpa upaya atau komitmen untuk merubah penilaian buruk menjadi lebih baik," pungkasnya. (OL-7)