Basaria Sebut Wajar Pernyataan Dirdik KPK

Damar Iradat
31/8/2017 09:12
Basaria Sebut Wajar Pernyataan Dirdik KPK
(Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan -- MI/Rommy Pujianto)

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan memastikan kondisi KPK sejauh ini masiih baik dan kondusif

"Sampai saat ini, KPK sehat kok," kata Basaria di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Pernyataan Basaria menyusul keterangan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman yang menyebut adanya dualisme kepemimpinan di tubuh KPK. Namun begitu, Basaria mengatakan, friksi-friksi di internal komisi anti-rasywah masih dalam batas wajar.

Sementara itu, terkait pernyataan Aris yang meminta Pansus Hak Angket KPK untuk menyelematkan lembaga Antikorupsi itu, Basaria melihat hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Menurutnya, pernyataan Aris sama seperti harapan masyarakat Indonesia.

"Saya pikir semua masyarakat Indonesia (ingin) selamatkan KPK. Kalau imbauan itu ada (kepada Pansus Angket), mungkin ada sesuatu, kan kita tidak tahu apa yang dibenak kepalanya," tegasnya.

Aris memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK pada Selasa, 29 Agustus 2017 malam. Padahal, pimpinan KPK tak pernah menggubris panggilan itu. Pimpinan KPK bersikukuh pendirian Pansus cacat hukum. Namun, Aris justru membangkang.

Dia beralasan kehadirannya di Pansus sebagai upaya memperbaiki KPK dan menjawab tudingan penyidik internal KPK terhadapnya.

"Bagi saya, ini bukan soal kehormatan pribadi. Ini (KPK) lembaga harapan bangsa Indonesia untuk memperbaiki negara kita. Kalau masih seperti ini, tetap akan ada masalah ke depan. Itu pertimbangan saya," ujarnya dalam Rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Pansus Hak Angket DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 29 Agustus 2017.

Aris mengaku baru pertama kalinya membantah titah pimpinan. "Sepanjang karir saya, ini untuk pertama kali saya membantah perintah pimpinan (KPK)," kata Aris.

Aris banyak disorot oleh media massa karena sempat disebut terlibat di dalam 'pengamanan' kasus korupsi KTP elektronik. Saat proses penyidikan, Miryam sempat menyebut seorang direktur KPK menemui Komisi III DPR dan meminta uang aman sebesar Rp2 miliar. (MTVN/OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya