Saksi Sebut Andi Narogong tidak Kompeten Garap Proyek KTP-E

PENGUSAHA Andi Agustinus alias Andi Narogong disebut tidak kompeten melaksanakan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e). Dalam uji petik pertama kalinya, banyak kesalahan yang dilakukan pihak Andi sebagai pemenang tender proyek bernilai Rp5,9 triliun itu.

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Munawar Ahmad, mengatakan, dirinya merupakan ketua pendamping pelaksanaan pilot project KTP-e yang ditunjuk oleh Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Rasyid Saleh. Setelah Saleh lepas jabatan dan digantikan Irman sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proyek yang direncanakan Saleh ternyata berubah.

"Kebetulan saya menghampiri kantor Pak Irman, mau ngomongin soal pekerjaan kami ini," kata Munawar saat bersaksi untuk terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/8).

Munawar mengatakan, di kantor Irman itu, dia pertama kali bertemu dengan Andi Narogong. Namun, pertemuan tersebut, kata dia, tak direncanakan sebelumnya.

Di situ, Irman mengenalkan Andi kepada Munawar sebagai pelaksana proyek KTP-e. Padahal, dalam pilot project yang ia garap sebelumnya, pelaksananya yakni Winata Cahyadi yang merupakan Direktur Utama PT Karsa Wira Utama.

Meski pada awalnya tak menilai ada yang salah dari ditunjuknya Andi. Namun, ia baru menyadari ada yang tidak beres setelah pelaksanaan uji petik. Ia pun menyampaikan hal tersebut kepada Irman.

"Bagaimana Andi mau melaksanakan proyek KTP-el, kalau di uji petik sudah banyak masalah. Lebih baik yang sudah pernah saja," bebernya.

Ia mengaku menyarankan agar Irman kembali menggandeng Winata yang sudah berpengalaman. Namun, menurut Munawar, Irman memberitahu agar Winata menghubungi Andi jika memang ingin terlibat dalam proyek tersebut.

Kendati begitu, menurutnya, Winata tetap tidak dilibatkan. Malah, Andi tetap menjadi pelaksana proyek KTP.

"Jadi, saya tanya ke Pak Irman, bagaimana pelaksanaan KTP-el. Pak Irman bilang 'Berikutnya akan dilaksanakan Pak Andi, dia orang dari DPR','" ucapnya.

Setelah Andi ditunjuk, Munawar meminta agar tim teknis uji petik dari ITB mengundurkan diri. Namun, beberapa waktu kemudian, Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang kebetulan rekan kuliahnya di ITB sempat menemuinya.

"Di pertemuan itu saya memberikan beberapa pandangan, bahwa ada yang bisa dihemat. Dari sisi pelaksanaan, Indosat itu failed, saya mempertanyakan kenapa pakai Indosat," jelas Munawar.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar penggunaan data base Oracle tidak diterapkan di seluruh wilayah. Penggunaan database Oracle bisa digunakan untuk wilayah-wilayah yang memiliki penduduk cukup padat.

"Untuk daerah seperti Jakarta, Surabaya, boleh kita pakai sistem data base-nya Oracle. Sisanya pakai open source, jadi pemerintah hanya bayar yang Oracle," tandasnya. (MTVN/OL-2)