Politik Uang Jadi Perhatian Utama Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia kembali melakukan survei indeks kerawanan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Politik uang menjadi perhatian utama Bawaslu.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan jika semua tempat sebenarnya rawan, khusunya politik uang. Yang selama pelaksaan pilkada dan pemilu yang ada, hampir semua peserta melakukan itu, hanya bentuk dan jumlahnya saja yang beda.

"Pada 2015 lalu, kita terkendala pada regulasi. Peraturan Bawaslu, Nomor 13 tahun 2016 tentang pelanggaran administratif yang TSM tidak terlalu jelas dalam hal menindaklanjuti temuan, yang sansinya harusnya diskualifikasi. Tapi selama ini tidak pernah dilakukan," jelas Ratna.

Alasannya, ia mencontohkan tentang politik uang yang harus dilaporkan minimal 60 hari sebelum hari pemungutan suara. Sementara yang terjadi di lapangan, politik uang itu terjadi hingga hari pemilihan.

"Ini sudah dikonsultasikan dengan DPR dan dalam waktu dekat bisa dikoreksi, untuk lebih baik lagi dan menghasilkan pilkada dan pemilu yang benar-benar bersih," pungkas Ratna.

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2015, Bawaslu menyebut ada tiga provinsi yang paling rawan terjadi pelanggaran pilkada. Ketiga provinsi tersebut yakni Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Utara. (OL-7)