Perhatikan Kondisi Psikologi Publik

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai kondisi gedung DPR saat ini sudah tidak layak dan perlu diperbarui. Meski demikian, menurutnya, perlu diperhatikan pula faktor psikologis publik mengenai rencana pembangunan itu.

"Saya katakan (gedung DPR) tidak layak. Melihat urgensi-nya memang perlu paling tidak direnovasi kalau tidak bisa dibangun kembali. Harus dipertimbangkan bagaimana perspektif, pandangan, serta kritik masyarakat. Dicarilah momentum yang lebih tepat. Kan tidak perlu dipaksakan saat ini," ujar Surya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Demikian pula dengan rencana pembangunan apartemen untuk anggota dewan. Ia mengatakan, jika memang situasi mengharuskan untuk membangun kompleks parlemen, wacara itu harus direalisasikan.

"Ya sama saja. Kalau memang itu situasinya, kita perlu doa rakyat sebetulnya. Jangan sampai gap antara pikiran masyarakat dan dewan semakin melebar," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, hal itu akan dibicarakan kepada fraksi. Ia akan mengarahkan Fraksi NasDem untuk sementara menunda usulan itu, bukan menolak. "Kalau NasDem, menunda saja dulu. Memang kebutuhannya urgen, tetapi lebih urgen untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini sesuatu yang sungguh-sungguh perlu untuk diadakan," ujarnya.

Presiden PKS Sohibul Imam menilai rencana pembangunan gedung baru DPR bukan prioritas. "Kondisi keuangan kita, ya anggota DPR kan paling tahu sekarang, defisit anggaran ya kan. Terus juga situasi ekonomi yang sedang tidak memungkinkan," kata Sohibul.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Ida Fauziah mengatakan, apabila pembangunan yang direncanakan demi produktivitas kinerja DPR, pihaknya tidak akan mempersoalkan. "Tentu kesekjenan punya skala prioritas dari usulan itu. Kalau peningkatan produktivitas, oke saja. Kuncinya untuk peningkatan produktivitas."

Menurut Ida, kondisi gedung DPR saat ini sudah tidak layak. Namun, lantaran kepercayaan publik terhadap DPR rendah, akhirnya rencana hanya tinggal rencana.

Belum ada audit
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengaku belum mendapat permintaan secara resmi untuk mengaudit kondisi Gedung DPR dan rencana pembangunan gedung baru.

"Belum ada permintaan resmi baik yang mau audit yang lama maupun yang rencana mau bikin apartemen. Jadi saya belum bisa bergerak dan belum bisa bertindak," kata Basuki.

Secara terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PU-Pera, Danis H Sumadilaga, membantah pernyataan yang menyebutkan kondisi Gedung Nusantara I miring 7 derajat. Menurutnya, Kementerian PU-Pera telah mememeriksa gedung pada 2009 dan hanya menemukan kerusakan kecil.

"Saya tidak mengerti bahwa itu miring. Sebetulnya kemi-ringan itu bisa dilihat secara kasatmata atau bila ingin tepat dengan mudah kita mengukur dengan alat kemi-ringan sudut," ujar Danis.

DPR mengusulkan anggaran pembangunan gedung baru dan apartemen yang mencapai Rp5,7 triliun. Tidak hanya DPR, ternyata DPD juga menginginkan gedung baru dengan anggaran yang dibutuhkan tidak mencapai Rp1 triliun.(P-4)