Golkar: Menuduh Presidential Threshold 20% untuk Calon Tunggal Paranoid

WAKIL Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, meminta semua pihak tidak berpikir ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% untuk menciptakan calon tunggal. Dengan ambang itu, menurut dia, tetap bisa ada sejumlah calon.

"Terlalu paranoid ya kalau undang-undang ini mengarahkan ke calon tunggal. Karena melihat 20% ini kan maksimal tiga calon," kata Ace dalam diskusi 'Setelah DPR Memilih 20%' di Jakarta Pusat, Sabtu (22/7).

Ace bilang, Pansus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah memikirkan betul soal calon tunggal. Sehingga ada sejumlah persyaratan ketat yang harus dilalui partai politik bila tidak ingin mengajukan calon.

"Kecuali punya niat lain ya di 2019, nanti ada upaya boikot, itu lain lagi," tambah Ace.

Senada, Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, menuturkan, dalam UU Pemilu, gerak calon tunggal amat tidak dimungkinkan. Dalam aturan, bila dalam waktu yang ditentukan baru ada satu calon maka waktu pendaftaran bakal ditambah.

Bila masih tak ada juga yang mau mendaftar, partai yang bisa mengajukan calon tapi tak mendaftar bakal diberikan sanksi.

Politikus PKB itu menambahkan, banyak filter yang dibuat Pansus sehingga tidak memungkinkan calon tunggal. Belum lagi, pemerintah juga mengajukan draf supaya tak ada calon tunggal.

"Potensi tunggal ini nggak relevan kalau menunduh 20% dalam rangka untuk Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) jadi calon tunggal. Karena draf pasal UU Pemilu juga menyiapkan antisipasi tidak ada calon tunggal dibuat pemerintah bukan dari kami," beber Lukman.

Lukman menilai dari konstelasi politik saat ini, dia yakin tidak ada calon tunggal di Pemilihan Umum Presiden 2019.

"Saya lihat, Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra) masih mau jadi presiden, Pak Jokowi mau jadi calon presiden lagi juga dan menurut saya berdasarkan konstelasi saat ini minimal 2 maksimal 4," ujar dia. (MTVN/OL-2)