Dianggap Membangkang dari Koalisi, PAN: Terserah Penilaian Presiden

SEKRETARIS Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Yandri Susanto, mempersilakan Presiden Joko Widodo melihat apakah mereka masih dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah atau tidak.

Lebih lanjut, kata Yandri, jika Presiden Jokowi mencopot menteri yang berasal dari partainya hanya karena berseberangan soal Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, maka Jokowi tidak menilai menterinya dari sebuah kinerja.

Dalam beberapa hal, Yandri mengakui, PAN berbeda pendapat ataupun berseberangan pandangan dengan pemerintah. Namun, ia menganggap hal itu merupakan dinamika politik yang biasa terjadi dalam sistem demokrasi.

"Sekali lagi kami tegaskan, kalau berbasis kinerja, menteri (dari) PAN pasti aman. Tapi kalau parameternya yang lain dan alasan politis, (misalnya) kami tidak mendukung Ahok dan tidak seiring sejalan dalam pembahasan UU, itu artinya presiden sudah bergeser parameternya untuk mengganti menterinya," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7).

Oleh karena itu, Yandri mengatakan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait perombakan (reshuffle) kabinet ataupun posisi PAN di dalam koalisi Kabinet Kerja kepada Presiden Jokowi. Sebab, hal itu merupakan kewenangan presiden seutuhnya.

"Kalau koalisi itu kan, kita koalisi dengan Pak Jokowi, silakan Pak Jokowi aja yang menilainya. Apakah PAN masih dianggap sebagai teman koalisi atau sebaliknya, atau me-reshuffe menteri dari PAN, yang menilai Pak Jokowi," ujarnya.

Meskipun nantinya menteri dari PAN dicopot oleh Jokowi, lanjut Yandri, maka PAN akan segera membahasnya di dalam forum internal dan akan memutuskan langkah selanjutnya secara kolektif kolegial.

"Karena ketika kami memutuskan berkoalisi dengan Pak Jokowi, kami putuskan secara kolektif kolegial dalam forum rapimnas waktu itu. Jadi kita tunggu saja gimana (sikap Jokowi) berikutnya," pungkasnya. (OL-2)