Ini Pesan Kalla kepada Golkar terkait Kasus Novanto

KOORDINATOR bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweiyai, bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Yorrys pun diminta tenang dan membaca secara rinci aturan yang berlaku di dalam partai.

Yorrys mengatakan, pertemuan dengan Kalla membahas dinamika internal Partai Golkar. Apalagi, dengan ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e).

Penetapan tersangka sang ketua umum membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bergerak. Konsolidasi pun telah dilakukan, demikian juga rapat pleno yang diadakan Selasa (18/7) kemarin. DPP Partai Golkar sepakat meminta saran kepada Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, dan senior partai.

"Beliau pesan bahwa kondisi ini tidak bisa reaktif dalam menyelesaikan persoalan, sebab ini akan memberikan implikasi secara nasional," kata Yorrys di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

Pertemuan antara Yorrys dan Kalla berlangsung selama setengah jam. Kalla meminta Yorrys membaca kembali aturan yang berlaku di dalam partai. Kata dia, ada dua mekanisme yang dipakai jika merujuk anggaran dasar anggaran rumah tangga partai.

Pertama, menunggu musyawarah nasional yang dilakukan sekali dalam lima tahun. Lalu ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang dapat digelar jika ada kegiatan mendesak.

"Munaslub hanya ada tiga kriteria, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap," jelas dia.

Namun, yang terjadi saat ini belum pernah dialami dan tidak diatur dalam aturan organisasi. Oleh karena itu, masalah ini harus dibicarakan secara tenang oleh internal partai.

"Untuk mencari opsi-opsi yang bisa dibawa sesuai dengan mekanisme itu," kata dia.

Yorrys pun akan membawa saran ini ke dalam internal partai untuk dibicarakan kembali. Selain mengunjungi Kalla, DPP Partai Golkar juga bertemu dengan tokoh partai lain seperti Aburizal Bakrie. (MTVN/OL-2)