Politikus PKB Sebut DPR Muluskan Penganggaran KTP-E

KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain, mengakui penganggaran kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) dimuluskan dewan. Seluruh fraksi disebutnya bersuara bulat mendukung proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

Politikus PKB di Komisi II diarahkan untuk mendukung penuh program yang kemudian dinilai merugikan negara Rp2,3 triliun.

"Semua fraksi waktu itu sepakat bahwa Indonesia itu butuh program kependudukan yang modern, yang canggih begitu loh. Waktu itu opsinya, pilihannya KTP eleketronik," kata Abdul Malik usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/7) petang.

Walau demikian, dia mengaku tidak tahu seputar pembahasan detail proyek ini. Dia mendapat tugas untuk fokus ke program lain yang ada di Komisi II DPR.

Dia juga mengaku tidak tahu soal aliran dana ke sejumlah anggota dewan. Abdul Malik mengklaim baru tahu ada bancakan di dewan ketika kasus ini dibuka ke publik.

"Saya enggak pernah tahu. Saya enggak pernah merasa terima. Saya juga enggak pernah merasa dijanjikan," pungkasnya.

Abdul Malik dan sejumlah ketua kelompok fraksi yang lainnya, disebutkan menerima aliran uang US$37 ribu. Aliran uang tersebut dituangkan jaksa dalam dakwaan dan tuntutan untuk dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. (MTVN/OL-2)