Pengamat Nilai Ada Komitmen GNPF MUI Jaga Kebhinekaan

"Ya itu (menjaga kebhinekaan). Mereka (GNPF MUI) menghendaki NKRI yang utuh," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (29/6).

Kristiadi pun menilai pertemuan tersebut sebagai bentuk ajakan rekonsiliasi dari GNPF MUI. Adapun rekonsiliasi yang dilakukan tersebut, sambungnya, bukanlah negosiasi.

"Rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi itu ada unsur meluruskan, meluruskan sesuatu yang kurang benar. Apa yang kurang benar sekarang ini? bisa bermacam-macam, tapi yang kurang benar dalam perspektif negara Pancasila adalah bahwa ada orang-orang yang sekarang ini sudah terbuka mengatakan Pancasila gagal, diganti saja oleh ideologi lain, namanya khilafah," tuturnya.

Selain itu, pertemuan tersebut sebagai bentuk pembaruan kesadaran berbangsa dan bernegara baik dari GNPF MUI maupun pemerintah sendiri. "Pembaruan kesadaran untuk meluruskan. (Bagi GNPF MUI) Untuk kembali ke NKRI, bagi Pak Jokowi sebagai presiden kesadaran baru untuk menerima mereka, karena mereka bagian dari komponen bangsa Indonesia," terangnya.

Ia pun meminta kepada masyarakat jangan berspekulasi negatif terhadap pertemuan tersebut. Menurut Kristiadi, pertemuan tersebut bukan lah menguntungkan Jokowi maupun GNPF MUI, melainkan menguntungkan rakyat itu sendiri.

"Jangan ini dispekulasi yang untung adalah Jokowi atau GNPF, tapi kalau ada rekonsiliasi, yang untung adalah rakyat. Jangan kita mereduksi makna pertemuan tersebut," tegasnya.

Terpisah, pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menyampaikan bahwa pada prinsipnya bila para pemimpin, elite politik, tokoh atau pemuka agama bisa menjaga pola relasi yang harmonis di antara mereka, maka itu akan berpengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, kata dia, kerukunan yang sempat terkoyak paska Pilkada DKI Jakarta sudah saatnya untuk diakhiri. "Bangsa Indonesia perlu menjalani kehidupan bernegara dan berdemokrasi secara normal sebagai warga negara yang baik. Sikap saling kurang menghargai, saling tidak percaya dan saling mencurigai sudah saatnya dienyahkan karena ini menjadi kendala bagi terwujudnya soliditas bangsa dalam membangun dan menempuh kemajuan," tuturnya.

Menurut Siti Zuhro, kebersamaan warga masyarakat saat ini sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia dimana kini Indonesia dituntut untuk berperan penting dalam MEA dan kegiatan-kegiatan internasional lainnya, khususnya di bidang ekonomi.

"Indonesia akan senantiasa menjadi negara yang tertinggal bila gagal menata diri dalam urusan domestik yang diwarnai dengan kegaduhan terus menerus, konflik dan silang pendapat yang tak pernah henti," tandasnya. (OL-3)