Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI menunda pengambilan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu hingga 20 Juli 2017 mendatang, pemerintah dan tiga partai koalisinya (PDIP, NasDem, Golkar) gencar melakukan lobi lintas fraksi. Meski enggan menurunkan angka presidential threshold, PDIP mengisyaratkan hampir ada kesepakatan antara partai koalisi pemerintah melalui pertemuan antar sekjen partai.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membenarkan pihaknya akan segera memfasilitasi pertemuan antara Ketua Umum 10 partai dengan Presiden RI Joko Widodo guna mencari titik temu atas lima isu krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu.
"Kami yakin politik itu selalu ada solusi, selalu ada ruang dialog. Terlebih yang kami perjuangkan bukan kepentingan kelompok, tapi lebih bagaimana membangun sistem presidensial yang kuat di mana presiden selain mendapat dukungan legitimasi rakyat melalui pemilu, juga dapatkan dukungan minimum dari DPR," ujar Hasto saat dihubungi, Rabu (28/6).
Hasto menyebut sampai saat ini menurut Hasto, PDIP tetap berada di angka 20 persen kursi dan 25 persen suara nasional. Menurutnya, partainya tidak menekankan pada persoalan ingin memperbanyak calon presiden dan wakil presiden terkait presidential threshold dalam revisi UU Pemilu.
"Dukungan minimal dalam praktek selama ini adalah 20 persen kursi dan 25 persen suara. Ini basis legitimasi yang wajar bagi efektivitas jalannya sistem presidensial itu. Ketika ini dipersoalkan hanya karena ingin memperbanyak calon presiden dan calon wapres, isunya bukan di sana. Isunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi kita yang memastikan pemerintah bisa berjalan dengan efektif," tandasnya.
Dengan begitu, Hasto menegaskan, pihaknya yakin akan ada kesepakatan antara pemerintah dan partai politik untuk dapat menentukan, khususnya lima isu krusial yang masih diusahakan dalam lobi-lobi.
"Sehingga kami yakin pemerintah dan partai politik pengusung pemerintah akan membuka ruang dialog dengan mereka yang saat ini belum setuju, untuk bersama-sama nantinya mencari formulasi yang baik dalam penguatan sistem kita," jelas dia.
Secara terpisah, Wasekjen PPP, Arwani Thomafi mengatakan proses komunikasi politik terus dilakukan, bukan hanya antar partai pendukung pemerintah melainkan juga non koalisi pendukung pemerintah.
"Soal RUU Pemilu ini kan hanya urusan partai pendukung pemerintah saja kan. Jadi, komunikasi sudah kita lakukan dengan seluruh fraksi yang ada. Komitmen kita, dari berbagai masukan dan pendapat nanti akan dicari titik temu yang tentu bisa diterima oleh seluruh fraksi. Intinya, komunikasi yang dijalin oleh fraksi-fraksi pendukung pemerintah berjalan baik," terangnya.
Secara terpisah, Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKS, Sutriyono menilai seluruh fraksi masih dengan sikapnya yang awal sehingga belum ada titik temu terlebih soal ambang batas pencalonan presiden. Pihaknya mengaku masih menginginkan presidential threshold nol persen dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu untuk Pemilu 2019 mendatang.
"Kami berkomunikasi dengan parpol menengah, beberapa sepakat pada angka 0 persen. Untuk presidensial threshold kami masih di nol persen. Karena ini pemilu serentak. Kalau tidak ada titik temu juga ya bisa voting," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria yakin lima isu krusial akan mendapatkan titik temu. Ia berharap momentum hari raya Idul Fitri menjadi ajang silaturahim termasuk persoalan RUU Pemilu. Apalagi, pemerintah meminta pembahasan RUU tersebut dilakukan setelah Idul Fitri.
"Pemerintah berkinginan ada musyawarah mufakat. Supaya tidak di voting kami menyambut baik niat Kemendagri. Mudah-mudahan di lebaran ini bisa mempersatukan perbedaan yang belum ketemu," kata Riza.
Mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan seluruh pimpinan partai politik, Riza mengatakan belum mengetahuinya. Sejauh ini, pertemuan dilakukan tujuh ketum parpol kecuali PDI Perjuangan, NasDem dan Golkar. Namun, Riza mengatakan pertemuan antar fraksi dalam Pansus RUU Pemilu sering dilakukan.
"Kalau ketum dalam satu meja. Sepuluh itu belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kemarin kan yang baru ketemu 7 mudah-mudahan tambah 3 lagi," pungkasnya. (OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved