Demokrat Membuka Diri soal Opsi Presidential Treshold

PEMBAHASAN RUU Pemilu hingga saat ini masih mentok di lima isu krusial. Kelima isu krusial itu adalah parliamentary threshold, presidential treshold, dapil magnitude, sistem pemilu, dan metode konversi suara.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengakui bahwa di DPR pembahasan itu memang masih alot. Namun katanya jika masih ada perbedaan pendapat di legislatif, maka sebuah keputusan bisa diambil melalui voting di paripurna.

"Yang lebih memperumit kita tidak hanya di DPR. Kalau di DPR krusialnya di-voting. Tapi ini kan juga dengan pemerintah," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/6).

Lebih lanjut kata dia, meskipun DPR sudah sepakat dengan putusan sidang paripurna, namun legislatif tetap harus butuh persetujuan pemerintah untuk mengesahkan RUU itu menjadi sebuah UU. Pihaknya menekankan bahwa harus ada pembicaraan mendalam mengenai isu-isu yang belum disepakati itu.

"Pemerintah saya lihat juga mempunyai harapan atau pun keinginan yang cukup kuat masalah presidential threshold dan juga sistem pemilu. Ini menurut saya kita harus betul-betul diperlukan pembicaraan yang kontinu dalam artian bahwa kita lepaskan semuanya kehendak kita, tapi kita menuju yang terbaik untuk Indonesia ke depan," paparnya.

Meski tetap menginginkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden, pihaknya mengatakan Demokrat tetap terbuka berbagai opsi atas aturan tersebut.

"Namanya politik. Semua bisa dibicarakan. Kami memilih mana yang terbaik untuk bangsa," tandasnya.

Agus menjelaskan hingga saat ini, sikap Partai Demokrat adalah presidential treshold harus nol persen atau dihapus. Pasalnya, kata dia, aturan yang ada saat ini adalah untuk pemilu 2014. Saat itu, pelaksanan pemilu legislatif (Pileg) dengan pemilihan Presiden (Pilpres) terpisah. Sementara pada pemilu 2019 nanti, antara Pileg dan Pilpres digabung.

"Ibarat karcis dalam pertandingan sepakbola, karcisnya sudah disobek karena pertandingan sudah selesai. Masa mau dipakai lagi? Maka yang logis adalah nol persen," ungkapnya.

Agus menegaskan, sikap Partai Demokrat sendiri tidak kaku. Pihaknya, kata Agus, akan bersikap realistis dengan perkembangan politik, khususnya terkait pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, lobi-lobi masih dilakukan. Pada akhirnya yaitu pada keputusan RUU Pemilu 20 Juli mendatang, pasti akan ketemu angka yang pas dan menyenangkan semua parpol. (OL-3)