Pemerintah Tolak Tawaran Rizieq

PEMERINTAH menepis permintaan pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab yang menawarkan rekonsiliasi dengan pemerintah.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan, pemerintah tidak mencampuri urusan hukum yang tengah menjerat Rizieq dalam kasus pornografi. "Kami (pemerintah) serahkan kepada proses hukum yang sedang berlangsung. Rekonsiliasi pemerintah dengan masyarakat itu bukan istilah yang tepat. Tidak ada itu," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/6).

Lewat rekaman video, Rizieq yang tengah melarikan diri ke Arab Saudi menyarankan forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Posisi Rizieq di GNPF MUI ialah sebagai pembina. Rekonsiliasi ini akan menjadi ajang perdamaian dengan pemerintah.

Dalam keterangan tertulisnya, pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, bersedia menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan GNPF MUI. Ia menyarankan agar pemeritah mengedepankan dialog saja dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menjerat tokoh-tokoh organisasi yang vokal menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis," ujarnya. (OL-3)