NasDem Tolak Penambahan Kursi Pimpinan DPR

PARTAI NasDem menolak revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) untuk menambah kursi pimpinan DPR. Sebab, efektivitas waktu kerja anggota Dewan tidak lagi banyak.

"Kita sudah mengambil satu keputusan fraksi, kita menolak penambahan pimpinan itu," Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).

Alasan waktu itu penting karena, kata Alkadrie, kini sudah memasuki pertengahan 2017, dan sebentar lagi masuk 2018. Apalagi, menurut dia, pada 2018 sudah masuk tahun agenda politik.

Para anggota DPR yang akan maju kembali pada 2019, kata dia, mungkin sudah kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, ia merasa waktu penambahan pimpinan DPR kurang tepat.

Menurut dia, bila mau merevisi UU MD3, NasDem ingin dilakukan secara keseluruhan atau komprehensif. Tak hanya penambahan pimpinan DPR, tapi juga harus mengatur soal sistem proporsional atau penentuan kursi pimpinan berdasarkan pemenang pemilu.

Kemudian, kepemimpinan DPR, MPR dan DPD mendatang juga harus diatur. Termasuk, kewenangan dan sebagainya. "Ini semua kan harus diatur," kata dia. (MTVN/X-12)