Soal Penambahan Kursi Pimpinan, DPR bak Grup Orkestra

DINAMIKA revisi terbatas UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) semakin berlarut dan terkesan bias. Wacana penambahan kursi pimpinan yang menjadi agenda pembahasan pun dianggap tidak memiliki hal-hal yang fundamental serta bakal berdampak pada anggaran negara.

"Saya melihat DPR seperti grup orkestra, semua satu suara. Padahal, sebetulnya berasal dari banyak partai di daerah dan tentu punya pandangan berbeda," ujar pengamat politik Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI) Maksimus Ramses Lalongkoe di sela-sela diskusi RUU MD3 di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Selain anggapan DPR sebagai grup orkestra, lanjut dia, wacana revisi UU MD3 juga terindikasi ada barter politik antara pihak DPR dengan pemerintah. Dugaan itu terlihat ketika wacana dimunculkan langsung disetujui di tingkat panitia kerja (panja) serta selanjutnya menunggu paripurna.

Hal lain yang disoroti LAPI ialah penambahan kursi pimpinan dipastikan tidak mempunyai urgensi bagi kepentingan publik. Sejatinya DPR bisa berpikir objektif dan bersedia menggeser anggaran wacana tersebut untuk kebutuhan masyarakat.

"Seperti membangun infrastruktur yang bisa digunakan oleh masyarakat di daerah. Karena dengan penambahan kursi ini maka akan berpengaruh dari segi anggaran, seperti rumah dinas, mobil dinas. Saya kira ini tidak rasional," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Golkar Firman Subagyo, menilai pihaknya berupaya mencari jalan tengah terkait wacana penambahan kursi pimpinan di parlemen. Ia menegaskan wacana itu tidak semata-mata diputuskan DPR, namun penting pula mendapat persetujuan pemerintah.

Bahkan, apabila nantinya pemerintah setuju, praktis persoalan anggaran menjadi konsekuensi tersendiri, yakni pemerintah yang bakal mencarikan solusinya. "Semoga nanti akhirnya mendapat titik temu. Posisi sekarang ini kita membicarakan rasionalitas publik," terang dia. (X-12)