Soal OTT Gubernur Soekarwo Tunggu Kepastian dari KPK

GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo memilih untuk menunggu rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat di lingkungkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Saya menunggu hasil pemeriksaan dan rilis dari KPK, baru kemudian akan ditentukan bagaimana nanti," ujarnya kepada wartawan di kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Selasa (6/6).

Pada siang tadi penyidik KPK membawa enam orang pejabat di Pemprov Jatim dan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur ke Jakarta untuk didalami keterlibatannya. Hingga berita ini diturunkan mereka masih diinterogasi di kantor KPK.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo, mengaku sampai saat ini belum tahu kepastian kasus dugaan suap tersebut sehingga harus menunggu penjelasan resmi dari KPK. KPK sendiri sesua undang-undang memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan seseorang yang terlibat kasus korupsi sebagai tersangka.

Selama ini, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut masih mengikuti perkembangan dari media massa, termasuk kronologis penangkapan yang melibatkan Ketua Komisi B DPRD Jatim beserta sejumlah anak buahnya.

Dalam kasus ini, dua pejabat eselon II, yaitu Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Jatim Rohayati diduga terlibat dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik KPK.

Selain itu, dua staf kesekretariatan dewan sedang dimintai keterangan, termasuk staf salah seorang kepala dinas terlibat juga dibawa ke gedung KPK di Jakarta.

Disinggung apakah ada pendampingan hukum bagi oknum aparatur sipil negara (ASN) di KPK, mantan Sekdaprov Jatim tersebut menyampaikan bahwa Pemprov memiliki Korpri untuk mendampinginya. "Di Korpri ada lembaga hukumnya dan nanti akan mendampingi," kata Soekarwo.(OL-3)