Pemerintah Diminta Libatkan Praktisi dalam Badan Siber Nasional

KETUA DPR RI Setya Novanto mengapresiasi pembentukan Badan Siber Nasional dan Sandi Negara oleh pemerintah. Ia meminta pemerintah dapat memperkuat badan tersebut dengan melibatkan para praktisi yang paham soal siber nasional.

"Ya itu kan itu kan kita sangat apresiasi dengan Presiden yang telah membentuk itu, dan kita sudah minta dalam badan tersebut dilibatkan juga anggotanya para praktisi dan juga pihak-pihak lain yang memang bisa menjadi kekuatan bersama," kata Novanto usai acara buka puasa bersama di rumah dinasnya, Jakarta, Senin (5/6) malam.

Presiden Joko Widodo memang sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Siber Nasional atau Basinas.

Selain Badan Siber Nasional, ia juga menilai positif dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menurut dia, unit kerja itu dapat menguatkan bangsa Indonesia, dengan memberikan pemahaman yang tepat tentang ideologi Pancasila.

"Tentu (UKP-PIP) bisa menjadi kekuatan yang bisa memberikan arti. Tapi juga melihat situasi demokrasi ini bisa menjadi suatu pendekatan-pendekatan dan komunikasi secara baik," ucap dia.

Pembentukan UKP-PIP ini sudah diumumkan oleh Presiden saat perayaan Hari Pancasila, 1 Juni 2017. Presiden juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Unit kerja ini nantinya bakal diisi oleh sembilan dewan pengarah dan satu dewan eksekutif.

Posisi dewan pengarah akan diisi oleh tiga komponen, yaitu mereka yang dianggap seorang negarawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sementara, dewan eksekutif bakal diisi oleh Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia), Yudi Latief. (MTVN/OL-6)