Persekusi Berpotensi Mengancam Pemilu

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Pertemuan itu bertujuan membahas sejumlah hal, antara lain anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2017, serta persiapan menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Abhan Misbah yang didampingi komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro berharap PSU yang masih tersisa di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Jayapura, dan Kepulauan Yapen, Papua; dan Bombana, Sulawesi Tenggara; dapat berjalan lancar.

Selain itu, mereka membahas berbagai potensi kerawanan dalam menhadapi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019.

Abhan menilai media sosial menjadi tantangan buat lembaganya dalam mengawasi proses pilkada dan pemilu.

Selain kampanye negatif dan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolong-an (SARA), aksi persekusi yang marak belakangan ini pun mendapat perhatian khusus.

"Persekusi menjadi tantangan dalam proses pengawasan pemilu dan itu harus diselesaikan. Nanti kita segera menentukan indeks kerawanan baik di Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019," kata dia seusai pertemuan tertutup.

Menurut dia, Bawaslu tengah mengumpulkan data soal indeks kerawanan pemilu.

Ia berjanji akan merilis data-data itu setelah semua terkumpul.

Berkenaan dengan hal itu pula, lanjut Abhan, Bawaslu terus berupaya mencari formula terbaik guna menangani berbagai pelanggaran di media sosial, khususnya terkait dengan pilkada.

Diharapkan, revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kini tengah dibahas di DPR dapat mengakomodasi persoalan tersebut.

"Upaya preventif harus dilakukan dan penegakan hukum tidak akan efektif jika UU tidak bisa menjangkaunya," ujarnya. (Gol/P-3)