Kesadaran HAM Pemda Cukup Tinggi

LEMBAGA Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam penelitian mereka menemukan bahwa pimpinan di sejumlah daerah sudah cukup menyadari pentingnya program pembangunan yang berarah pada pemenuhan hak-hak azasi manusia (HAM).

Peneliti Elsam Wahyudi Djafar mengatakan para kepala daerah sudah berkomitmen melakukan pemenuhan HAM pada aspek proses di bidang ekonomi sosial budaya (ekosob), sipil, dan kelompok rentan.

Temuan itu berdasarkan penelitian di enam daerah yakni Kota Padang, Kota Surakarta, Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat), Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Manggarai Timur (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Jayapura.

"Masing-masing kepala daerah sudah memperhatikan pemenuhan HAM dari segi kesehatan, pendidikan, sosial dan kelompok rentan dan mata pencarian. Hal itu dapat dilihat dari aspek regulasi yang sudah cukup lengkap mendukung," kata Wahyu dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (30/5).

Dari penilaian, Kota Surakarta mendapat nilai tertinggi. Kota itu bahkan menurut Wahyu sudah memiliki peraturan daerah penyetaraan penyandang disabilitas sebelum pemerintah mengesahkan undang-undang tentang disabilitas.

Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur menempati urutan penilaian terendah. Wahyu melihat hal ini bisa dimaklumi karena kabupaten itu merupakan kabupaten baru dan belum mmeiliki sarana dan sumber daya yang terbangun dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah mengatakan sumber daya yang ada terkadang tak melulu mengimbangi pemenuhan kebutuhan HAM.

Roi pun menyebut adanya Pilkada langsung memberi dampak positif bagi kelangsungan pembangunan daerah dan pemenuhan HAM masyarakat.

Namun, hal itu sangat perlu diimbangi dengan keberlanjutan program pembangunan jangka panjang. Pasalnya, sering kali program pembangunan berganti-ganti ketika kepala daerah ikut berganti.

Koordinasi konsisten antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga jadi kunci terus tersosialisasikannya program yang mengarah pada pemenuhan HAM. (X-12)