Suap dan Jual Beli Opini BPK Harus Diusut Tuntas

KABAR atau rumor bahwa opini laporan keuangan kementerian/lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperjualbelikan sudah lama beredar. Kini, setidaknya, rumor itu mulai terbukti benar setelah penangkapan tiga auditor BPK oleh KPK, Jumat (26/5) malam ini.

Dengan demikian, perkara ini pun harus diusut tuntas ketika penyidik menemukan alat bukti cukup.

"KPK tentu harus mengusut tuntas kasus ini dan jika perlu diperluas kasusnya ke hal lain seperti jual beli temuan dan sebagainya," kata Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, saat dihubungi Media Indonesia (26/5).

Menurutnya, jual beli opini BPK menguat karena memang tiap instansi ditargetkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar kinerja program reformasi birokrasinya dianggap berhasil. Jika tidak mendapat predikat di bawah WTP maka program reformasi birokrasinya dinilai gagal.

"Di satu sisi penyajian laporan keuangan tidak memadai sehingga BPK tidak bisa memberikan opini WTP. Sementara itu auditor dan pejabat BPK juga tidak tahan suap dan kemudian menyalahgunakan termasuk audit laporan keuangan," paparnya.

Akibatnya, lanjut dia, terjadi jual beli opini BPK tak terhindarkan. "Terjadilah jual beli opini WTP yang akhirnya di-OTT KPK," pungkasnya. (X-12)