Nahdlatul Wattan Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

KEPUTUSAN pemerintah untuk menempuh jalur hukum dalam upaya membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), didukung Pengurus Besar Nahdlatul Wattan (PBNW).

Menurut Sekjen PBNW Lalu Abdul Muhyabidin, keputusan hukum di pengadilan akan menjadi vonis akhir yang harus diterima semua pihak, termasuk HTI.

"Masalah HTI itu seperti prinsipinya, sami'na wa atho'na (kami mendengar, kami taat). Ketika itu merupakan kepastian hukum yang ditegakkan oleh pemerintah, sehingga kami akan mengikuti alur hukum tersebut," ujar Lalu di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (15/5).

Sebelumnya diberitakan Menko Polhukam Wiranto mengumumkan sikap pemerintah untuk membubarkan HTI lewat jalur hukum. HTI dianggap tidak sejalan dan senafas dengan Pancasila serta kebhinekaan yang menjadi ciri NKRI.

Namun demikian, Lalu mengatakan bahwa pembubaran HTI harus berhati-hati. Pemerintah juga diminta untuk mendengarkan pihak-pihak terkait kendati telah memiliki bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan HTI sebagai ormas resmi. "Masalah ini kami akan berbicara lebih panjang dengan pemerintah," tandasnya.

Nahdlatul Wathan merupakan ormas Islam terbesar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Organisasi ini didirikan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan Abul Masajid Wal Madar. (OL-4)