Fungsikan Segera Badan Siber Nasional

PEMERINTAH sebaiknya mempercepat pembentukan dan memfungsikan Badan Siber Nasional (BSN). Kehadiran dan efektivitas kerja badan ini semakin terasa urgensinya setelah terjadi serangan ransonware Wanna Decryptor pada pekan kedua Mei 2017.

Indonesia bersama hampir 100 negara di berbagai belahan dunia, menjadi korban serangan virus yang menginfeksi jaringan komputer tersebut. Hal itulah yang dianggap Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo membuktikan Indonesia belum siap menerapkan langkah preventif serangan siber.

"Kasus serangan ransomware ini membuktikan Indonesia pun belum siap menerapkan langkah preventif menangkal serangan siber seperti itu. Jika sudah berfungsi, Badan Siber Nasional setidaknya bisa memberi peringatan dini kepada masyarakat," ujar Bambang, Senin (15/5).

Serangan siber berskala global itu diduga dilakukan sekumpulan hackers berjuluk Shadow Brokers yang dimulai sejak Jumat (12/5), dengan menebar virus atau ransomware Wanna Decryptor. Dalam sekejap, serangan itu menginfeksi 130 ribu komputer di 100 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Rusia hingga Indonesia.

Dilaporkan bahwa Ransomware mulai terdeteksi pada 12 Mei 2017 sore waktu Indonesia Barat. Hari itu, jaringan komputer pada sebuah rumah sakit di Jakarta tidak bisa berfungsi karena disusupi ransomware. Rumah sakit itu kesulitan mengatur urutan antrean pasien.

"Serangan siber seperti ini diyakini belum akan berakhir. Kasus ini tentunya tidak luput dari perhatian pemerintah. Apalagi, serangan ini pun sudah terdeteksi di dalam negeri. Karena itu, upaya untuk membangkitkan kewaspadaan bersama sangat diperlukan. Tentang urgensi kewaspadaan bersama itu, inisiatif hendaknya diambil oleh pemerintah, khususnya pada aspek pembaruan atau update sistem pada setiap komputer," papar politikus Partai Golkar ini.

Dalam konteks itu, sambung dia, cukup relevan jika mempertanyakan kesiapan atau efektivitas kerja BSN.

"Apakah badan siber ini sudah terbentuk dan sudah bekerja? Kalau belum terbentuk, apa kendalanya? Pertanyaan ini relevan karena isu pembentukan Badan Siber Nasional sudah bergema sejak awal 2017. Bahkan pemerintah sendiri yang berambisi merampungkan pembentukannya pada Januari lalu," tandasnya.

Terlepas dari pro-kontra pembentukannya, sambung dia, kehadiran negara melalui BSN sangat diperlukan. Jika belajar dari pengalaman buruk sejumlah negara, aktivitas negara atau pemerintah di dunia siber mulai terlihat urgensinya.

"AS yang aktif di dunia siber pun bisa menjadi korban serangan oleh peretas dari Rusia. Dalam konteks tantangan kekinian, Badan Siber Nasional harus diposisikan sebagai instrumen pertahanan negara atau alat ketahanan nasional. Karena itu, pembentukannya patut segera direalisasikan. Sebab, gelombang ancaman terus bermunculan dan berpotensi merugikan kepentingan nasional maupun orang per orang," tegasnya.

Menurutnya, Indonesia juga dihadapkan pada fakta bahwa negara ini sangat rentan oleh serangan siber, mengingat jumlah warga pengguna internet sudah di atas 140 juta orang. (OL-4)