LSM Pengganggu Ekonomi dan Tidak Berazas Pancasila harus Dibubarkan

SEJUMLAH kalangan mendesak pemerintah agar bersikap tegas dengan membubarkan atau mengusir lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non Government Organization (NGO) yang bekerja untuk kepentingan asing. Mereka menilai banyak LSM yang dalam praktiknya merongrong kedaulatan negara dan mengganggu perekonomian nasional.

“Kalau mereka menyinggung atau merongrong kedaulatan ekonomi kita ya sebaiknya diusir saja. Kita ini negara yang berdaulat, jadi tak bisa dikendalikan oleh bangsa asing,” ujar Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo kepada wartawan, di Jakarta, Senin (15/5).

Edhy Prabowo mengingatkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar bersikap tegas terhadap LSM berkedok lingkungan dan advokasi sosial yang sepak terjangnya mengganggu perekonomian Indonesia. Apalagi, mereka kebanyakan tidak berazaskan Pancasila.

“Janganlah mengganggu ekonomi Indonesia. Keberadaan pengusaha ini sangat penting loh untuk pembangunan. Mereka ini bisa dikatakan pahlawan bangsa. Bisa mendatangkan devisa, menyerap tenaga kerja,” katanya.

Menurut Edhy, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan ini, diperlukan keberadaan LSM. Namun LSM yang diperlukan adalah yang memberikan kritik maupun saran yang sifatnya membangun untuk kemajuan bangsa. Bukan LSM yang sepak terjangnya merongrong kedaulatan negara atau merugikan kepentingan perekonomian nasional

Dalam kesempatan tersebut Edhy juga menyinggung tentang janji LSM yang bisa mencairkan dana US$1 miliar dari Norwegia. Dana tersebut sebagai kompensasi moratorium pemberian izin pembukaan hutan dan lahan gambut sebagaimana termaktub dalam Letter of Intent (LoI) yang diteken pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada Mei 2010.

“Mereka katanya bisa bantu cairkan dana US$1 miliar dari Norwegia, buktinya mana? Sampai sekarang sudah berapa yang dicairkan?,” kata Edhy.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo. “Ini menjadi salah satu yang perlu kita cermati bahwa NGO-NGO yang menjadi kepanjangan tangan asing, ini kan jelas bertentangan dengan ideologi negara yang namanya Pancasila. Karena itu, pemerintah harus tegas,” ujar Firman.

Menurut Firman, LSM tersebut berkedok lingkungan maupun advokasi sosial. Padahal LSM tersebut kepanjangan asing atau yang bertujuan menghancurkan potensi ekonomi Indonesia.

“Mereka ini kan biasanya para pengangguran intelek. Mereka dibayar asing untuk mengobok-obok bangsa dan negaranya sendiri. Mereka disuruh untuk hancurkan bangsanya sendiri,” tandas Firman.

Oleh karena itu, Firman mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dengan cara membubarkan dan mengusir LSM yang bekerja untuk kepentingan asing tersebut. Apalagi LSM tersebut ditengarai tidak berazaskan Pancasila sehingga melanggar Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Firman mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan terhadap organisasi-organisasi perwakilan asing yang memang tujuannya untuk menghancurkan ekonomi nasional.

“Peran BIN dan polisi sangat penting. Hendaknya polisi jangan hanya menangani soal hiruk pikuk pilkada, tapi persoalan ekonomi juga harus diperhatikan. Negara ini tidak akan bisa terjamin tanpa adanya ekonomi yang mapan,” pungkasnya.(OL-3)