PKB Nilai Pembubaran HTI sudah Tepat

KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangkal radikalisme dan ormas yang anti-Pancasila asalkan sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang.

"Semua yang melawan NKRI dan Pancasila harus menghentikan diri," kata Muhaimin Iskandar seusai melantik Pengurus DPW PKB Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, kemarin (Minggu, 14/5).

Ia menilai upaya pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus diambil hikmah sebaik-baiknya oleh seluruh pihak karena NKRI terbentuk melalui UUD 1945 dan Pancasila, bukan atas dasar khilafah.

"Usaha-usaha mimpi untuk membangun negara di luar NKRI akan sia-sia. Apalagi dengan mimpi-mimpi sebetulnya yang tidak pernah realistis untuk membangun khilafah yang menjadikan Indonesia hanya bagian. Maka khilafah tidak mungkin diterapkan Indonesia," jelasnya.

Muhaimin pun mengajak anggota HTI bekerja dengan produktif dan tidak lagi mempersoalkan dasar-dasar negara termasuk apa yang akan dilakukan pemerintah tentunya harus mendapat dukungan dari semua kalangan.

"PKB bersama pemerintah akan mengedepankan cara-cara dialog untuk memberikan penyadaran kepada teman-teman HTI sehingga tidak salah jalan."

PBNU menilai anggapan yang menyatakan bahwa upaya pemerintah yang akan mengusulkan pembubaran organisasi HTI merupakan bentuk larangan terhadap dakwah Islam ialah tidak benar. "Ini salah besar.

Pemerintah tidak melarang dakwah Islam. Pemerintah tidak melawan agama Islam, tetapi melarang gerakan politik HTI," kata Rais Syuriah PBNU Kiai Ahmad Ishomuddin.

Dari Bali, Gerakan Pemuda Ansor Bali mendukung pembubaran HTI serta melarang segala bentuk kegiatan di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kasatkornas Banser Alfa Isnaeni saat apel kebangsaan GP Ansor dan Barisan Ansor di Denpasar, kemarin.

"Kami sangat mendukung langkah pemerintah membubarkan HTI secara politik. Kami juga mendesak pemerintah melakukan pembubaran dengan kekuatan hukum tetap," ujar Alfa Isnaeni. (DG/LD/OL/P-2)