Mendagri Bantah Barter Pasal di RUU Pemilu

MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo membantah beredarnya isu barter pasal antar fraksi serta antara DPR dengan pemerintah. Ia menegaskan pihaknya dan DPR memiliki semangat yang sama dalam pembahasan RUU Pemilu yang masih bergulir hingga saat ini.

"Tidak ada barter pasal. Semangatnya masih sama untuk membahas isu-isu krusial bersama dan sama-sama meningkatkan kualitas demokrasi serta pemerintahan yang presidensial," ujar Tjahjo ketika dihubungi, Senin (8/5).

Meskipun demikian, ia tak menampik bahwa dalam pembahasan, setiap fraksi tentunya memiliki masukan serta usulan masing-masing berkaitan dengan kebijakan politik praktis masing-masing partai politik.

Menurutnya, hal tersebut masih wajar. Sebab, aspirasi parpol bisa dianggap sebagai aspirasi masyarakat. Tak hanya dari kalangan parpol, pembahasan RUU Pemilu juga diupayakan untuk bisa mengakomodasi masukan dan rekomendasi dari kalangan elemen demokrasi dan penggiat pemilu.

Beberapa isu krusial yang hingga kini alot dibahas antara lain adalah ambang batas parlemen (parlementary threshold) dan ambang batas pengajuan presiden (presidential threshold).

Dalam ambang batas parlemen dan ambang batas pengajuan presiden, Tjahjo kembali menegaskan, pemerintah dalam posisi ingin meningkatkan angka ambang batas keduanya dari yang berlaku saat ini yakni 20% dan 25% untuk ambang batas presiden dan 3,5% untuk ambang batas parlemen.

Menurutnya hal itu ditujukan untuk bisa meningkatkan kualitas anggota parlemen serta calon presiden yang akan maju dalam Pilpres 2019. Sementara itu, ada beberapa fraksi yang menyatakan ingin angkanya diturunkan hingga 0%.

Pembahasan alot itu yang dinilai mengulur penyelesaian pembahasan RUU Pemilu. Karena itu, Tjahjo menyebut akan terus mengingatkan DPR untuk tetap menjaga tempo waktu pembahasan mengingat Juni mendatang tahapan persiapan Pilpres dan Pileg serentak 2019 harus sudah dimulai.

Selain itu, Tjahjo pun terus berupaya mengajak kepada DPR untuk sama-sama menigkatkan kualitas demokrasi serta pemerintahan. "Pemerintah mengajak berpikir bersama dalam koridor meningkatkan kualitas demokrasi dalam Pileg dan Pilpres," kata politisi PDIP tersebut. (X-12)