Setop Politik Pecah Belah

PEMERINTAHAN Jokowi-JK terus diterpa sejumlah isu tak sedap. Selain rumor mengenai adanya kalangan komunis di lingkungan Istana, Presiden Jokowi juga kerap dituding berupaya melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penodaan agama dan tidak berpihak kepada kaum ulama.

Menurut pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi, kemunculan isu-isu tersebut merupakan indikasi adanya gerakan politik untuk mendeligitimasi pemerintahan Jokowi-JK. Isu-isu itu bermuatan politis dengan tujuan mengaburkan kinerja pemerintahan.

"Niatnya untuk menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Risiko sosialnya besar sekali. Ini bisa memecah belah bangsa, merusak kohesivitas masyarakat, mengancam kebinekaan dan mencoreng demokrasi," ujar Airlangga saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (7/5).

Dijelaskan, upaya menggembosi petahana lewat isu-isu sumir bukan hanya terjadi Indonesia. Isu-isu mengumbar kebencian terhadap kelompok minoritas khas kelompok kanan juga terjadi di Pilpres AS, belumm lama ini. Isu-isu itu terutama mudah 'digoreng' di kalangan rakyat miskin.

Karena itu, berkaca pada pengalaman di AS, Airlangga menyarankan agar pemerintahan Jokowi fokus melindungi kaum miskin dari terpaan rumor dan berita bohong. Cara yang paling ampuh ialah dengan menciptakan program-program prorakyat miskin yang mampu mengurangi celah kesenjangan sosial antarkelompok masyarakat serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait isu-isu yang beredar selama ini.

"Karena kaum miskin ini yang paling rentan termakan isu tak jelas. Tapi, pada saat bersamaan pemerintah harus mulai melakukan lobi-lobi, merangkul kelompok-kelompok Islam, aktor-aktor strategis umat Islam, menunjukkan keberpihakan dan melakukan konsolidasi politik, baik di tingkat bawah maupun di kalangan elite," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan, ada beragam pikiran dan pandangan yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menurunkan reputasi dan prestasi pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada kelompok yang berani menawarkan gagasan politik yang tidak sesuai dengan ideologi dan komitmen kebangsaan kita dengan sebuah ideologi dan komitmen baru," ujar Surya. (X-12)