Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKAR hukum pidana, Emrus Sihombing menegaskan masyarakat dan berbagai pihak harus menerima kenyataan bahwa kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus dikembalikan kepada ranah hukum.
Emrus yang dihubungi Media Indonesia mengatakan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam kasus Ahok telah terlalu jauh menyeret kasus ini ke dalam ranah politik.
"Sudahlah, kita terima saja bahwa sudah saatnya kembali ke ranah hukum. Tak perlu lagi ada aksi-aksi, yang bersangkutan sudah disidang dan ada tuntutan. Sebentar lagi mau vonis," kata Emrus, Kamis (4/5).
Ia pun meminta semua kalangan menerima fakta dan kesaksian yang telah disampaikan dalam sidang-sidang yang digelar di pengadilan. Emrus melanjutkan, saat ini saatnya memberi ruang pada majelis hakim sebagai pihak yang punya kewajiban untuk memberi putusan vonis kepada terdakwa.
Ia pun berharap, tidak ada intervensi-intervensi yang dapat mengganggu putusan hakim.
"Terutama karena sorotan kepada kasus ini sangat luas bahkan diperhatikan oleh media asing. Kita percayakan pada majelis hakim. Kota semua sudah mengikuti beritanya tidak ada yang direkayasa," tukasnya. (X-12)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved