Mendagri: Lepaskan Kepentingan Parpol dalam RUU Pemilu

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah dan DPR bersepakat melepaskan kepentingan partai politik dalam pembahasan RUU Pemilu. Ia pun menargetkan UU Pemilu dapat selesai pada tahun ini.

"Kita targetkan selesai hingga akhir tahun ini," kata Mendagri saat menjadi pembicara kunci dalam seminar Pemilu Serentak 2019 di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (27/4).

Tjahjo mengatakan pemerintah dan DPR sepakat membangun sistem pemerintahan presidensial yang terpadu dalam pembahasan RUU Pemilu. Menurut dia, selama 71 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum mampu membangun sistem tersebut.

"Komitmen kami dengan DPR di Pansus ini, kita sepakat memperkuat sebuah sistem dalam jangka panjang, sehingga tidak setiap lima tahun sekali diubah," ujar dia.

Tjahjo menyampaikan pembahasan UU Pemilu berangkat dari niat menyerap aspirasi masyarakat, elemen-elemen demokrasi, serta partai politik.
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam pembahasan adalah masih terdapatnya partai yang tidak solid secara internal.

"Masih ada parpol yang ketua umumnya dua, di internalnya masih belum solid. Ini mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Untuk menyusun anggaran legislasi dan fungsi pengawasan komando parpol harus seiring dengan pemerintahan baik pusat dengan daerah," kata dia.

Sejauh ini pembahasan RUU Pemilu masih menyisakan sejumlah poin krusial yang akan ditentukan melalui mekanisme voting, yakni terkait presidential threshold, parliamentary threshold, konversi suara menjadi kursi serta sistem pemilu terbuka/tertutup.

"Saya sebagai orang partai, mohon maaf, kalau sistem terbuka ya seperti sekarang ini keadaannya. Ada anggota DPR habis Rp49 miliar. Ada yang populer cuma keluar Rp300 juta," kata Tjahjo.

Ia menekankan secara prinsip arahan Presiden terkait sistem ini adalah RUU Pemilu harus mengakomodasi aspirasi masyarakat dan partai politik.
"Kalau presidential threshold yang penting meningkat dari 3,5%," ujar dia. (Ant/X-12)