Kwik Kian Gie Dipanggil KPK, Kasus BLBI kembali Bergulir

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memangil mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie hari ini. Kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) bergulir kembali.

Kedatangan Kwik di luar jadwal pemeriksaan yang disampaikan oleh Biro Humas. Saat meninggalkan Gedung KPK sekitar pukul 16.00 WIB, politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) ini mengungkapkan alasannya dipanggil.

"Ada kasus yang sedang disidik dan saya dimintai keterangan-keterangan oleh KPK. Tentu saja ketika saya menjabat sebagai Menko dan pernah ada urusan dengan BLBI dan semua konsekuensinya," kata Kwik, yang menjabat menteri di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/4).

Kwik pun membeberkan pemeriksaan kali ini terkait dengan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Lembaga keuangan milik Sjamsul Nursalim diketahui sebagai salah satu bank yang mendapat SKL BLBI senilai Rp27,4 triliun.

"Kasusnya BDNI. BDNI itu antara 2001-2002 sampai 2004," ungkapnya.

Diketahui pula, surat lunas tersebut terbit pada April 2004. Sjamsul Nursalim menyerahkan beberapa aset. Beberapa di antaranya PT Dipasena yang laku Rp2,3 triliun, serta GT Petrochem, dan GT Tire yang laku dengan Rp1,83 triliun.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui Kwik hari ini dipanggil. Namun, Febri mengaku belum mendapat informasi pasti kasus yang terkait dengan pemeriksaan ini.

"Tadi memang ada pemeriksaan, namun belum dapat informasi lebih lengkap terkait agenda pemeriksaan tersebut, persisnya dalam konteks apa. Nanti akan kita disampaikan lebih lanjut," katanya.

Walau demikian, Febri mengakui KPK telah melakukan penggalian informasi terkait BLBI dalam beberapa waktu belakangan. Informasi ini didapat dari beberapa tingkat penyelidikan yang sudah pernah dilakukan. (MTVN/OL-2)