Jurnalisme, Perlu Keseimbangan Hak dan Kewajiban

APARAT keamanan, birokrat, dan wartawan, sedianya perlu memperhatikan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila ketentuan itu sudah dilaksanakan, kekerasan terhadap pewarta pun tidak terulang.

''Kita harapkan satu keseimbangan, ada hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban dilaksanakan secara konsisten, tidak akan terjadi hal seperti itu (kekerasan wartawan),'' ujar Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Rabu (12/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Wiranto disela-sela acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Kemenko Polhukam bertajuk 'Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik', di Klub Eksekutif Persada, Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Turut hadir sejumlah deputi dan asisten deputi Kemenko Polhukam, Kadispen TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Ketua PWI Pusat Margiono, serta pejabat humas perwakilan dari kementerian dan lembaga.

Wiranto menambahkan, setiap individu pasti memiliki hak masing-masing. Begitupula dengan wartawan yang mengacu pada UU No.40/1999 tentang Pers telah dijelaskan bahwa pemerintah tidak berhak melakukan pembredelan, menghentikan aktivitas wartawan, dan sebagainya. Bahkan, wartawan pun memiliki kewajiban dalam rangka membela negara.

''Jika hak dan kewajiban bisa berjalan bersama, rem untuk mencegah berbuat sesuatu itu bukan dari outside saja, tapi sudah ada dalam hati sendiri. Kita inginkan pemberitaan di Indonesia sehat,'' tegasnya.

Menurutnya, kekerasan yang menimpa awak media dan kebetulan dilakukan oleh oknum aparat adalah sebuah peristiwa yang direncanakan. Oleh karena itu, sebaiknya perlu digelar pembahasan lebih mendalam antara pemerintah dan insan pers. (OL-4)