Muhammadiyah Tegaskan Agama Tidak Boleh Jadi Alat Politik

SEBAGAI bangsa yang religius, dunia politik di Indonesia kerap sulit dipisahkan dari simbol-simbol keagamaan. Namun demikian, tidak sepatutnya agama dijadikan salah satu alat politik untuk mencapai kekuasaan. Agama cukup berhenti pada perannya sebagai panduan moral dalam berpolitik.

''Sesuai dengan fungsinya, agama diwahyukan untuk memberikan tuntunan bagi pemeluknya di semua bidang, termasuk politik. Akan tetapi agama lebih menekankan pada moralitas politik,'' ujar Sekjen Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin (10/11).

Mu'ti mengakui kalau di Indonesia agama sulit dipisahkan dari dunia politik. Pemisahan agama dan politik bahkan bisa mengarah pada bentuk-bentuk sekularisme. Kendati demikian, preferensi politik berbasis agama tidak boleh menimbulkan polarisasi di masyarakat.

''Karena itu, Muhammadyah menyerukan kepada anggotanya dan masyarakat pada umumnya untuk menggunakan hak politik dengan penuh tanggung jawab moral dan kebangsaan, menghormati perbedaan pilihan dan menghindari politik uang,'' tegasnya.

Sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) menggelar istigasah kubra merayakan hari lahirnya yang ke-94 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada acara tersebut, ulama NU menyerukan agar tidak ada upaya menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

Dijelaskan Mu'ti, selaku sesama organisasi keagamaan, Muhammadyah juga akan terus menyuarakan pentingnya merawat kebhinekaan. Namun, strategi yang diambil organisasinya berbeda dari NU. Muhammadyah lebih mengedepankan pembinaan dan konsolidasi internal melalui Baitul Arqam dan konsolidasi organsasi.

''Pengalaman Muhammadyah, cara-cara pengerahan massa lebih banyak menekankan show of force (unjuk kekuatan) dan kurang mencapai sasaran,'' tandas Mu'ti. (OL-4)