Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM mencermati dinamika Pemilu 2024, tentu berbeda dengan Pemilu pertama yang saya ikuti di tahun 1987. Ketika itu, pemilih hanya bisa mencoblos satu tanda gambar dari 3 Parpol yang ada; Golkar, PPP dan PDI.
Saat itu, saya tidak pernah membayangkan akan ada seorang calon presiden baru yang berani mencalonkan dirinnya untuk menggantikan Soeharto. Dia sangat ditakuti.
Berbeda dengan sekarang, para calon presiden harus bisa melatih kesabaran lahir dan batin. Sebelum waktu pemilihan tiba, rakyat boleh berkomentar apa saja, dari memuja hingga mencerca.
Baca juga : Dukungan Partai Politik Tidak Jamin Capres Menang, Kejadian di Pemilu 2004 dan 2014
Sistem Pemilu bisa berubah, jumlah partai bisa bertambah, setiap partai boleh mengajukan calon presiden tanpa rasa takut kepada petahana. Tetapi, ada yang tidak pernah berubah sejak Pemilu pertama tahun 1955, yaitu keragaman alasan dan pilihan para pemilih. Saat ini kebebasan warga dalam memilih mutlak dilindungi oleh Negara. Memaksakan pilihan kepada orang lain adalah pelanggaran serius.
Untuk pemilihan presiden, sebagai pemilik satu suara, saya memiliki kriteria tentang calon presiden yang keren sebelum memilihnya nanti. Kriterianya sangat simple dan hanya ada dua; berani bersikap jujur dan tidak ”lebay” dalam memberikan janji.
Semua orang sepakat bahwa sikap jujur adalah pangkal kebaikan yang menjadi inti ajaran semua agama di dunia. Karena manusia sulit menakar kejujuran orang, maka prasyarat kejujuran yang dimaksud berwujud pada konteks yang mudah dilihat dan didengar. Contoh, calon presiden keren adalah yang berani mengatakan; ”saya ingin menjadi Presiden Indonesia, karena posisi itu enak, menyenangkan dan menjadi impian banyak orang”.
Baca juga : Muhammadiyah Ingin Lebih Banyak Nama Capres-Cawapres Pemilu 2024 Dimunculkan
Siapa yang menyanggah bahwa keuntungan yang diterima oleh presiden di Indonesia itu banyak? Keuntungannya bisa material hingga immaterial atau rohani. Maaf, saya tidak bisa menyajikan angka pasti tentang berapa rupiah yang diperoleh seorang presiden dan waklinya.
Pastinya, selain gaji bulanan, layanan super maksimum akan diberikan oleh negara. Untuk layanan kesehatan, keamanan, dana pensiun, hingga tempat tinggal akan dijamin penuh Negara bagi sang presiden hingga mangkat. Jika pasangannya masih hidup, ia pun tetap akan menerima layanan serupa hingga wafat juga.
Presiden Indonesia nyaris tidak akan pernah mengalami gangguan fisik. Ada jutaan pasukan keamanan dari kepolisian, tentara, badan intelejen yang telah bersumpah setia dan siap mengambil resiko paling membahayakan, demi menjaga keamanan seorang presiden dan keluarganya.
Baca juga : Persaingan Bermartabat, Partai Ummat: Jangan Ada Penjegalan Calon
Soal problem kemacetan di jalan raya yang setiap hari dialami oleh warga di Jabodetabek, peristiwa itu nyaris tidak akan pernah ditemuinya. Warga biasa harus rela minggir, mengalah, merelakan jalan mereka untuk diprioritaskan kepada rombongan presiden yang hendak lewat.
Untuk layanan kesehatan, presiden tidak perlu khawatir. Layan maksimum akan diberikan oleh para dokter spesialis terbaik di Negeri ini. Jika presiden batuk atau pilek, dijamin tidak akan minum obat palsu tetapi lolos dari pantauan BPOM.
Setiap tetes air dan biji nasi yang akan dikonsumsi harus terlebih dulu melewati proses uji coba ketat. Setiap biji gorengan yang dikonsumsi dijamin bukan berasal dari minyak goreng bercampur timbal yang sudah melalui 13 kali daur ulang.
Baca juga : Muhammadiyah: Pemilu Tidak Boleh Halalkan Segala Cara untuk Raih Kekuasaan
Setuju bahwa beban kerja presiden itu berat. Tapi dia tidak bekerja sendirian. Ada puluhan menteri, lembaga, dan badan-badan usaha milik negara, TNI, POLRI yang jumlah pegawainnya jutaan orang.
Mereka semua siap bekerja untuk mendukung agenda presiden. Jika presiden telah menggunakan anggaran pembangunan dari uang rakyat secara efektif dan effesien, itu memang sebuah kewajiban. Seseorang yang telah menunaikan kewajibannya dengan baik, bukanlah hal yang istimewa. Itu memang keharusan.
Apabila suatu saat sang presiden apes, pusing karena ditagih janji oleh para pendukung, penyokong dana politik yang merasa telah berjasa dalam proses pencalonannya dulu, itu adalah resiko lumrah yang biasa diterima.
Baca juga : Anies Sebut Rakyat Bisa Tidak Percaya Hasil Pemilu Jika Aparat Terus Langgar Etik
Tetapi, itu tetap bukan menjadi masalah negara. Mari kita lihat secara cermat dimana sumber masalah yang terjadi di Republik ini? Ada di internal kelembagaan negara atau di kalangan rakyat semesta?
Di atas adalah imajinasi sederhana saya tentang keuntungan materiil yang diterima oleh presiden. Keuntungan immaterial bisa tak terhitung. Sikap feodal sebagian warga di masyarakat bisa menguntungkan.
Dalam tataran kehidupan sosial, presiden akan selalu mendapatkan prioritas, posisi terhormat, mendapat nomer urut satu dalam segala urusan. Jikapun sesekali ada bullian warga di medsos, atau cercaan para demonstran di jalanan, itu hal lumrah. Belum sebanding dengan segala fasilitas dan layanan yang diterimanya selama menjabat sampai mangkat.
Baca juga : Muhammadiyah Minta Seruan Civitas Academica Direspons Positif
Bisa mendapat penghormatan, keutamaan, keistimewaan dalam segala urusan adalah impian banyak orang. Apalagi bagi mereka yang merasa sudah mampu mencukupi kebutuhan maksimum dalam kehidupan diri dan keluargannya. Memperoleh kekuasaan besar selevel presiden adalah cita-cita berikutnya.
Jika tugas menjadi seorang presiden itu memang membutuhkan energi dan kemampuan yang luar biasa, maka lumrahnya ada persyaratan ketat untuk itu. Misalnya terkait batasan usia. Faktannya, tidak ada batasan usia maksimum untuk mencalonkan diri menjadi presiden.
Padahal, umur adalah salah satu indikator untuk mengukur kemampuan kerja seseorang. Untuk itu, ada batasan usia pensiun bagi seorang pegawai negara.
Baca juga : Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah Siap Kawal Pemilu dan Tegakkan Asas Luber Jurdil
Calon presiden keren adalah mereka yang tidak mempersonifikasi dirinya dengan jargon yang terlalu heroik. Misalanya, "Saya siap mati mengorbankan jiwa dan raga saya untuk negeri ini.” Ingat dong, Anda tidak menjadi calon presiden di Ukraina atau Palestina loh.
Di sana ancaman kematian itu memang nyata adannya. Di Indonesia ancaman kematian itu ada karena memang waktu ajalnya sudah tiba. Kematian atas kehendak Tuhan memang tidak akan bisa dicegah oleh siapapun.
Calon presiden keren berikutnya adalah yang menawarkan janji secara terukur dan tidak terlalu berlebihan. Rekam jejak mereka sangat mudah ditemukan dan dibaca. Mereka pernah menduduki jabatan sekelas menteri, gubernur dan walikota. Jadi, klaim tentang keberhasilan dan perubahan yang diciptakan sangat mudah dikonfirmasi. Jejak digital seseorang itu lebih jujur dari kata-kata manis yang disampaikan dari atas mimbar kampanye.
Menjadi presiden itu memang istimewa, tetapi ia bukanlah satu-satunnya jalan untuk mewujudkan kebaikan kepada orang banyak. Berani berkata jujur sejak dalam niat adalah modal dasar untuk bisa bersikap dan berperilaku jujur dalam mengelola negara. Jadi, calon presiden pilihan saya adalah yang berani berkata jujur dan tidak berlebihan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved