Kestabilan Ekonomi di Tengah Pemilu

SOLIDITAS menjadi kata kunci penting di tengah momentum kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Keyakinan itu tak lepas dari realitas segera berlangsungnya pemilu serentak 2024 yang memberi dampak nyata terhadap kondisi ekonomi nasional karena pada fase inilah muncul sebuah proses era pemerintahan baru.

Pada Februari 2024 Indonesia memasuki tahapan persiapan Pemilu 2024 yang melibatkan pemilihan legislatif DPR dan DPRD, presiden-wakil presiden, serta kepala daerah secara serentak. Dalam rasionalitas ekonomi, momentum pemilu itu berperan penting sebagai katalisator ekonomi nasional dengan pengeluaran atau belanja pemerintah yang signifikan.

Urgensi pemilu serentak 2024 bagi ruang pertumbuhan ekonomi nasional pun telah direspons, baik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan alokasi anggaran pemilu dari 2022 sampai 2024 telah mencapai Rp70,6 triliun dengan peningkatan bertahap. Pada 2024 bahkan telah mencatatkan puncak anggaran sebesar Rp37,4 triliun.

Hingga pertengahan September, realisasi anggaran itu bahkan telah mencapai Rp14 triliun dengan mayoritas anggaran dikelola penuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Kemenkeu RI, 2023).

Jika kita menyimak besarnya anggaran ekonomi yang telah dihabiskan untuk pemilu, jelas menjadi tanggung jawab besar agar dapat merasionalkan kembali serapan yang efektif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tafsiran itu dapat dimaksimalkan positif karena hajatan pemilu di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama menggerakkan roda ekonomi nasional.

Salah satu dampak yang dirasakan ialah peningkatan perputaran ekonomi secara menyeluruh. Kondisi itu tak lain disebabkan adanya peningkatan signifikan dalam konsumsi, baik dari pemerintah maupun masyarakat umum.

Siklus pasar

Peningkatan konsumen pemerintah dan masyarakat kenyataan menciptakan siklus positif yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks itu, pemilu dipandang sebagai kesempatan bagi sektor-sektor ekonomi untuk berkembang, akomodatif, dan memberikan kontribusi positif bagi ruang kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan pemilu, konfeksi setidaknya menjadi sektor yang paling diharapkan mengalami dinamisasi pertumbuhan secara signifikan karena besarnya pesanan kaus dan atribut kampanye yang sangat meningkat. Selain itu, pembiayaan honor relawan saat pemilu berpotensi positif akan mendongkrak konsumsi rumah tangga di seluruh penjuru Indonesia.

Secara analisis terjadinya harapan serapan siklus ekonomi dalam sebuah kontestasi politik bukan hal aneh. Karena berdasarkan analisis Booth, James and Lena Booth (2003) dalam tulisan mereka berjudul Is Presidential Cycle in Security Returns Merely a Reflection of Business Conditions? Review of Financial Economics dijelaskan, kontestasi pemilu sejatinya memengaruhi keputusan kebijakan ekonomi yang akhirnya memengaruhi harga saham.

Melalui gambaran itu dapat kita saksikan setiap peristiwa politik yang terjadi dalam suatu negara dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Negara yang memiliki kondisi politik yang stabil dapat menunjang peningkatan perekonomian karena pengaruh kepercayaan dan jaminan keamanan bagi investor.

Proses pemilu kiranya memang menyedot energi yang sangat signifikan. Peranannya sangat krusial untuk menentukan kebijakan bangsa ke depan, akan mendorong respons pasar seiring dengan fluktuasi beberapa indikator ekonomi selama periode pilpres.

Peristiwa politik faktanya juga dapat berdampak negatif maupun positif bagi konstelasi kestabilan ekonomi, yang mendukung kestabilan pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Faktor politik akan mampu memengaruhi perekonomian melalui kebijakan ekonomi.

Di sisi lain, pengaruh pasar modal secara nasional juga memiliki peran penting dalam perekonomian. Pasar modal dapat mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana.

Dengan demikian, itu mendorong terciptanya alokasi dana efisien karena investor pastinya akan memilih alternatif investasi yang mampu memberikan keuntungan (return) yang optimal. Dalam posisi ini jelas kausalitas saling menguntungkan menjadi parameter rasionalnya.

Terjadinya fluktuasi pasar modal saat pemilu kiranya juga menjadi daya tarik investor berinvestasi. Selain memperoleh dividen, investor akan memanfaatkan capital gain. Investasi di pasar modal sangat erat dengan volatilitas harga saham. Hal itu disebabkan naik turunnya harga saham dipengaruhi informasi.

Suatu informasi yang membawa kabar baik (good news) membuat harga saham naik. Sebaliknya informasi yang membawa kabar buruk (bad news) akan menyebabkan harga saham turun. Informasi makro berkenaan dengan kondisi pasar berupa berita politik, kebijakan ekonomi nasional, serta kebijakan yang berkaitan dengan pasar modal.

Tak dapat dimungkiri bahwa sikap investor selama kontestasi pemilu akan menunjukkan sikap hati-hati mereka untuk tak mendukung pada salah satu pasangan calon. Mereka akan memilih menunggu hasil pemilu untuk menanti pemerintahan baru serta pemimpin yang terpilih sebelum mengalokasikan modal mereka di Indonesia.

Sikap hati-hati itu jelas sangat mencerminkan keinganan untuk menghindari potensi risiko ketidakpastian politik, yang mungkin akan muncul setelah pemilu.

Perlu digarisbawahi bahwa pemilu bukan hanya akan menjadi panggung bagi demokrasi, melainkan juga akan memberi dampak yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi dan juga kegiatan bisnis. Tantangan utamanya jelas terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara optimisme ekonomi dan kebijakan pemerintah dengan kewaspadaan investor menghadapi ketidakpastian pascapemilu.

Seiring dengan progres pelaksanaan pemilu, dinamika ekonomi dan keputusan politik yang terjadi diharapkan akan membentuk peta jalan perekonomian Indonesia pada masa mendatang.

Kunci konstelasi

Jika menginginkan soliditas ekonomi dalam pemilu serentak, ada tiga kunci yang sangat penting diterapkan demi menjaga kestabilan ekonomi saat kontestasi pemilu serentak 2024. Pertama, pemerintah dan para pelaku usaha harus mempertimbangkan analisis estimasi dari dampak pemilu melalui kebijakan, yang mampu mendorong pemilu dapat berlangsung secara stabil dalam dimensi politik dan ekonomi.

Stabilitas ekonomi diperlukan demi merawat pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter agar mekanisme koreksi dan antisipatif dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat guna.

Kedua, Bank Indonesia (BI) sebagai pihak otoritas moneter negara perlu mengambil langkah dan tindakan tegas dalam mengatasi dan mengantisipasi peningkatan potensi inflasi yang lebih besar pada periode menjelang dan saat pemilu serentak dilaksanakan. BI harus melakukan kebijakan kontraksi pada periode pemilu untuk mengarahkan inflasi agar tidak melampaui batas estimasi yang diperkirakan BI.

Ketiga, kesadaran menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, ekspor, dan suku bunga akan memberi ketahanan yang baik. Hal itu bertujuan mencegah terjadinya kemerosotan ekonomi saat kontestasi pemilu serentak dilaksanakan.

Dalam kesadaran ini sikap bijaksana masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak mudah terprovokasi atas sentimen berita politik akan menjadi pokok yang sangat penting agar soliditas ekonomi dapat terjaga selama momentum pemilu serentak dilaksanakan.

Di sinilah pentingnya sikap dan kematangan literasi ekonomi politik supaya mampu mencegah hal buruk yang berdampak secara luas bagi kestabilan ekonomi nasional Indonesia. Semoga, kontestasi demokrasi Indonesia pada Pemilu 2024 ini memberi benefit luas bagi kemajuan ekonomi, sekaligus peningkatan kemakmuran negara Indonesia.