Optimalisasi Peran BPK RI dalam Mencapai Tujuan Negara

PRESIDEN Joko Widodo telah mengumumkan pencabutan status pandemi covid-19 di Indonesia. Terhitung sejak 21 Juni 2023, status pandemi telah diubah menjadi endemi. Kendati demikian, sulit dimungkiri, pandemi masih menyisakan dampak negatif yang sangat signifikan pada kondisi perekonomian global. Apalagi, belum selesai dengan efek pandemi, perekonomian dunia telah dikejutkan dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina. 

Pemerintah Indonesia menyikapi kondisi di atas dengan optimisme. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia terbukti mampu menjadi satu dari sedikit negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politiknya. Hal itu tecermin dari tingkat inflasi yang terkendali, investasi yang terus bertumbuh, serta lapangan kerja yang turut bertambah.

Apresiasi tinggi patut kita berikan kepada pemerintah atas pencapaian tersebut, kendati masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Yakni, menurunnya daya saing global dan indeks persepsi korupsi dalam beberapa tahun terakhir.

Peringkat daya saing global (global competitiveness index) Indonesia dalam World Competitiveness Yearbook (2022) merosot tajam ke peringkat 44 dari 63 negara, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di peringkat 37. Sementara, laporan Transparency International terbaru menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) kita mengalami penurunan sebanyak 4 poin dibandingkan tahun sebelumnya. 

Penurunan IPK ini turut menjatuhkan peringkat Indonesia secara global. Tercatat, pada 2022 IPK Indonesia menempati peringkat ke-110. Tahun sebelumnya, 2021, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global. Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air memburuk sepanjang tahun lalu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan kebijakan extraordinary di sektor keuangan, baik kebijakan fiskal maupun moneter. Salah satunya melalui pembenahan pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi, sehingga dapat mencapai tingkat pengelolaan yang ekonomis, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Peran strategis lembaga pengawas

Sebagai lembaga negara yang memperoleh mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan. 

Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Peran aktif BPK tersebut tecermin dari pelaksanaan pemeriksaan tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara, yang terbagi menjadi tiga jenis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan atas laporan keuangan, yang bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. 

Kedua, pemeriksaan kinerja, yang merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Tujuannya adalah mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Sedangkan untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasaran secara efektif.

Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni pemeriksaan yang didesain dengan tujuan khusus dan menghasilkan simpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaannya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK, terlihat bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah terus mengalami peningkatan, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada laporan keuangan 2021, 95% pemerintah pusat dan 92,4% pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini terbaik yang diberikan oleh BPK.

Namun demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan yang terlihat dari perolehan opini WTP tersebut ternyata tidak serta merta mengubah persepsi masyarakat– lokal maupun internasional– khususnya dalam hal kemudahan berinvestasi dan tingkat korupsi. Hal itu terlihat dari semakin turunnya peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Ranking (GCR) dan Corruption Perception Index (CPI), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

Hal itu sekaligus mengisyaratkan, masih terdapat masalah dalam pelaksanaan agenda pembangunan yang belum sepenuhnya dapat diatasi hanya dengan perbaikan kualitas laporan keuangan.

Mengoptimalkan peran BPK 

Menyadari adanya gap antara kualitas pelaporan keuangan dan pencapaian agenda pembangunan tersebut, sudah saatnya BPK bergeser dari peran sebelumnya. Yakni dari pemeriksaan yang berfokus pada administrasi pengelolaan keuangan negara, menjadi lebih dititikberatkan pada capaian substansi (outcome) program pembangunan. 

Ada setidaknya tiga strategi utama yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran BPK tersebut. Pertama, peningkatan kualitas dan refocusing pemeriksaan. Saat ini, pemeriksaan yang dilakukan BPK masih didominasi oleh pemeriksaan atas laporan keuangan. Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan sampai dengan semester I 2022, terlihat bahwa pemeriksaan oleh BPK masih mengandalkan pemeriksaan keuangan. 

Dengan begitu, meskipun pemeriksaan tersebut bersifat mandatory, namun pemeriksaan keuangan dirasa belum mampu secara komprehensif menguji aspek keekonomian, efisiensi, dan efektivitas kinerja di sektor publik. Untuk itu perlu dilakukan refocusing pemeriksaan, berupa optimalisasi fungsi pemeriksaan kinerja, termasuk peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

Kedua, reorientasi objek pemeriksaan yang bersifat strategis dan berdampak sistemik. Penentuan objek pemeriksaan kinerja hendaknya didasarkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung dan masif pada masyarakat. Misalnya, penerimaan dan belanja negara, pelayanan dasar kepada masyarakat, dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbaikan-perbaikan dalam sektor-sektor tersebut akan dirasakan langsung oleh rakyat, yang selanjutnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat– domestik maupun internasional.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya internal, khususnya sumber daya manusia, perbaikan metodologi pemeriksaan, dan penggunaan teknologi terkini untuk mendukung pemeriksaan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dari suatu organisasi. 

Peningkatan kualitas SDM mutlak diperlukan dalam pencapaian tujuan BPK, utamanya dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang semakin kompleks. Selain itu, pengembangan metode pemeriksaan juga harus dilakukan untuk mengimbangi perubahan zaman yang sangat cepat. 

Keempat, melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. 

Dengan penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan big data analytics, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara. BPK juga dapat turut mendorong transformasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuju digital government secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, prudence, dan berkesinambungan.