Dilema Pangan, Harga Terjangkau atau Citraan Swasembada

JUDUL di atas saya buat untuk merefleksikan dilema kita terhadap dua isu ini. Kita selalu bermimpi untuk mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok bangsa ini secara mandiri. Swasembada pangan selalu menjadi mimpi dikontraskan dengan penolakan terhadap impor pangan, terutama beras.

Namun, pada saat yang bersamaan, cita-cita swasembada atau kedaulatan pangan ini bertentangan dengan kewajiban lain pemerintah: menjaga kestabilan harga pangan agar terjangkau bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hukum pasar berlaku: suplai kurang maka harga naik, suplai naik maka harga turun.

Suplai kurang dapat disebabkan beberapa hal, seperti produksi turun atau karena distribusi terganggu. Tugas pemerintah ialah menjaga keseimbangan ini. Kalau harga terlalu tinggi, tidak akan terjangkau sebagian besar masyarakat. Bila harga terlalu rendah, produsen makanan (petani, peternak, dan nelayan), akan dirugikan. Menemukan harga optimum itulah tugas pemerintah. Intervensi biasanya dilakukan dalam penetapan harga eceran tertinggi (HET). Tingkat inflasi ialah suatu indikator yang dipakai untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Harga pangan merupakan faktor penentu inflasi.

Kalau harga naik dan distribusi normal, berarti produksi yang turun dan bahan pangan harus ditambah. Kalau produksi dalam negeri tidak mencukupi, satu-satunya opsi ialah pemerintah harus berani mengimpor pangan untuk memberi makan rakyatnya, untuk menambah suplai sehingga menekan harga.

Lebih berbobot
Isu ini merupakan isu panas dalam kontestasi politik saat ini, terutama dalam pilpres. Harus diakui, perdebatan isu ini jauh lebih baik dan berbobot daripada isu SARA atau isu komunis. Namun, konyolnya pihak lawan Jokowi memakai dua-duanya sebagai alat pemukul bahwa harga naik Jokowi salah, impor juga Jokowi yang salah.

Sementara itu, karena obsesi bangsa ini terhadap swasembada pangan, impor pangan seolah-olah tabu bagi setiap pemerintahan di Indonesia dan dianggap sebagai kegagalan. Impor pangan juga haram bagi sebagian pengamat ekonomi kita, baik dari kubu lawan Presiden maupun dari kubunya sendiri. Tidak kurang dari ekonom pendukung Jokowi, seperti Faisal Basri, mengkritik impor beras yang dilakukan Menteri Perdagangan yang diputuskan dalam Rakortas Ekonomi. 

Dengan menggunakan data Kementan, Faisal menolak impor beras karena angka-angka yang disodorkan Kementan menunjukkan surplus beras. Kementan dan Bulog pun ikut-ikutan bicara di publik tidak perlu impor beras. Padahal, kenyataannya harga beras di pasar sudah merangkak naik. Gonjang-ganjing ini sempat menurunkan wibawa Presiden, seolah-olah beliau tidak mampu menangani perbedaan pendapat di kabinetnya.

Untungnya Jokowi itu seorang pemanah, selalu tenang untuk membidik dengan tepat dan kena sasaran, tanpa ribut-ribut. Beliau tidak grasak grusuk, tapi dengan kalem memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelesaikan masalah data produksi beras. Di bawah supervisi Wapres, BPS mengeluarkan fakta bahwa data produksi beras yang diakui Kementan terkait jauh lebih besar dari data yang sebenarnya, setelah cara penghitungan data diperbaiki. Untuk sementara keributan soal impor beras agak reda. Cara khas Jokowi menyelesaikan masalah.

Saat ini kita juga sedang menghadapi dilema yang sama, kali ini harga jagung untuk pakan ternak yang meningkat yang sudah berimbas pada harga telur ayam dan nantinya pada harga ayam. Telur ayam dan daging ayam sangat penting sebagai asupan protein rakyat karena harganya yang jauh lebih murah daripada daging.  

Jika harga telur ayam dan daging ayam naik, asupan protein rakyat berkurang. Padahal, asupan protein kita masih jauh lebih rendah daripada negara lain di dunia. Hal itu yang menyebabkan kualitas SDM kita masih jauh dari negara tetangga dan menyebabkan stunting. Rendahnya asupan protein inilah yang menyebabkan Jokowi menginginkan harga daging di Indonesia dapat turun ke Rp80.000 per kg dari Rp130.000/kg. Ini hanya dapat tercapai kalau kita impor daging dari India.

'Kembali ke laptop', data Kementan untuk produksi jagung masih dikumpulkan dengan cara yang lama dan belum disesuaikan dengan metoda BPS yang baru. Saya sudah menduga isu impor jagung akan diributkan, dan keributan ini kalau pemerintah ingin menstabilkan harga telur serta daging ayam. Ini ialah risiko yang akan jadi bulan-bulanan pihak lawan. Kalau harga telur dan ayam naik, akan dipakai oleh pihak lawan Jokowi bahwa Jokowi gagal. Kalau jagung diimpor untuk menstabilkan harga telur dan ayam, Jokowi dituduh gagal juga dan tidak nasionalis karena impor.

Pola impor
Jagung ialah komponen utama pakan ternak dan itu merupakan produk pertanian. Pertanian ialah suatu proses produksi yang sangat tergantung pada alam, pada cuaca. Di negara maju pun yang namanya gagal panen karena faktor cuaca, tetap dapat terjadi. Contohnya Australia. Tahun ini Australia mengalami kegagalan panen gandum karena kekeringan. Indonesia juga musim tanam terlambat.

Dalam konsep swasembada pangan pun impor sampai 10% masih diizinkan. Itu masih masuk kategori swasembada karena hampir tidak ada negara di dunia yang 100% mandiri pangan. Bahkan negara seperti Singapura, hampir 100% pangannya impor dari negara lain. Tidak ada yang dapat memastikan suatu negara dapat memenuhi kebutuhan pangannya dari dalam negeri secara terus-menerus. Pemandangan rakyat antre untuk beli roti karena kelangkaan gandum di Moskow pada era Uni Soviet yang melarang segala macam impor, masih berbekas di benak kita yang sudah dewasa di akhir 80-an. Pemandangan yang sama saat ini dapat kita saksikan di Venezuela.

Seorang pemimpin harus berani memilih: kebanggaan semu bangsa untuk tidak mengimpor pangan atau menstabilkan harga dengan segala cara agar rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan pangan 4 sehat 5 sempurna. Bila produksi pertanian negara yang dia pimpin belum dapat mencukupi kebutuhan populasi yang meningkat setiap tahun karena faktor alam, ketika seorang pemimpin peduli pada apa yang dimakan oleh rakyatnya, jika dihadapkan pada situasi seperti ini, pasti impor pangan menjadi kebijakan yang diambilnya. Lebih banyak mudarat yang mana; menjaga image swasembada atau harga pangan terjangkau rakyat? Seorang pemimpin yang baik akan memilih opsi yang mudaratnya lebih sedikit. Jokowi akan memilih impor kalau tidak ada opsi lain.

Pilpres akan menjadi menarik apabila pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dapat memberikan alternatif yang lebih cerdas. Itu lebih cerdas ketimbang hanya sekadar nyinyir dan memainkan emosi massa dan kebanggaan semu bangsa. Sementara bagaimana menyediakan bahan pangan yang terjangkau, tidak menjadi pertimbangan.