Pejabat Mestinya Punya Malu

MEMULAI dengan rasa malu. Joko Widodo menjadikan mimpi Jakarta menjadi kenyataan. "Saya malu kalau kedatangan pejabat dari luar, kayak Timur Tengah, Jepang, atau Eropa. Kalau diskusi transportasi, saya malu belum punya MRT. Kalau ditanya, masak saya jawab Kopaja, Metromini, atau Bajaj," cetus Joko Widodo, yang saat itu, baru 11 bulan sebagai Gubernur DKI.

Jokowi mengaku dirinya malu karena Malaysia sudah lebih dahulu membuat MRT dan monorel. Padahal Indonesia yang lebih dahulu merencanakan. Sayangnya Indonesia cuma di atas kertas, Malaysia di atas fakta.
Puluhan tahun pembangunan moda transportasi berbasis rel yang direncanakan di Ibu Kota tercatat sempurna di atas kertas. Setelah lebih 30 tahun, kertas-kertas itupun usang dan berdebu.

Pemimpin Jakarta silih berganti menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta. Suatu keanehan mengapa tidak ada yang malu ketika Kuala Lumpur, Malaysia, mendahului mengadakan MRT pada 29 tahun lalu. Sampai kemudian datang seorang pengembara dari Solo.

Ia merasa malu karena transportasi umum yang bisa diaksesnya hanya Kopaja, Metromini, dan Bajaj. “Setiap saya datang ke Jakarta, hanya kendaraan itu yang saya temui sejak 1985. Tidak ada perubahan. Cuma supirnya yang berbeda,” imbuhnya.  

Begitulah awal kisah dimulainya proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Saat itu, 16 September 2013, Joko Widodo mengunjungi Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan.  

Mantan Wali Kota Solo itu mengajak serta wartawan.

Setelah melihat Stadion Lebak Bulus dengan seksama, dia memastikan lapangan sepak bola tersebut ideal untuk disulap menjadi distrik stasiun MRT, depo, garasi maupun bengkel kereta. Saat itu juga perintahnya tegas, proyek harus sudah dimulai pertengahan Oktober 2013.

Gila! Sebulan setelah berkunjung, langsung harus eksekusi. Kenapa buru-buru, tanya wartawan. “Saya pengin cepat, biar kalau ada tamu, saya bisa cerita. Oktober dimulai, begitu. Jadi warga Jakarta, bangsa Indonesia, punya kebanggaan," papar Jokowi. Kini MRT mendekati rampung dan berada pada posisi 92%. Jokowi sudah mencobanya pekan lalu sebelum beroperasi sepenuhnya pada Maret 2019.

MRT merupakan identitas sebuah kota maju yang digadang-gadang bakal membawa perubahan budaya baru bagi masyarakat pengguna. PT MRT Jakarta selaku operator pun tak segan-segan mengusung tagline increasing mobility, improving life quality (meningkatkan mobilitas, memperbaiki kualitas hidup).

Melengkapi tagline itu, PT MRT mengampanyekan tagar #UbahJakarta. MRT Lebak Bulus-Hotel Indonesia sejauh 16 Km mungkin saja belum tentu berhasil mengubah budaya masyarakat agar meninggalkan kendaraan pribadi. Butuh lebih banyak lagi jalur MRT ke seantero Jakarta.

Setidaknya tagar #UbahJakarta telah membakar semangat dengan dimulai dari pihak pengelola, yang mengedepankan layanan ramah dan tepat waktu. Sikap itu diharapkan mendapat respon pengguna dengan rasa malu bila berisik di stasiun maupun di atas MRT laksana pinggir jalan.

Pengguna diharapkan malu jika menggunakan telepon seluler sambil berjalan di stasiun maupun dalam kereta. Penumpang malu jika berpindah-pindah  tempat, dan malu jika tidak mengutamakan penumpang yang hendak keluar. Seperti itulah norma budaya baru transportasi berbasis rel di negara-negara maju.     

Perubahan budaya penumpang MRT selanjutnya diharapkan menular ke moda tranporstasi lainnya. Mengingat fungsinya sebagai tulang punggung, MRT terkoneksi dengan transportasi umum lainnya. Penumpang Trans-Jakarta, monorel, commuter line, dan moda transportasi lainnya akan lebih tertib dan bermartabat.     

Mimpi memiliki MRT dimulai dari rasa malu yang ditularkan Jokowi. Malu tidak punya MRT. Malu tidak punya LRT (<i> Light Rail Transit<p). Malu tidak mampu memberi yang terbaik buat warga Ibu Kota. Dan, satu lagi ini, malu tidak mampu memaksimalkan penggunaan APBD.

Saat ini, masalah APBD tengah menjadi sorotan karena sebulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018, APBD DKI Jakarta yang terserap masih sedikit yakni 54, 83%. Berdasarkan situs monitoring dan evaluasi APBD DKI, dari total alokasi belanja sebesar Rp75 triliun, yang sudah diserap Rp40,39 triliun.

Persentase anggaran yang terserap pun lebih besar pada belanja tidak langsung yakni 61,5% atau Rp20,8 triliun dari alokasi Rp34 triliun. Belanja tidak langsung bersifat rutinitas, tidak membutuhkan kreatifitas dan keberanian, karena menyangkut pembayaran gaji pegawai, pemberian hibah, dan bantuan sosial.

Sedangkan yang seharusnya menjadi hak masyarakat sebagai belanja langsung mencapai Rp35 triliun belum terealisasi. Gedung sekolah masih banyak yang tidak layak pakai, pasar tradisional becek dan bau, RPTRA kian tak terurus, bahkan rumah DP Rp0 yang masuk dalam janji kampanye pun masih angan-angan.

Pejabat harus punya rasa malu karena tidak mampu memaksimalkan pemakaian anggaran. Warga berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin tegas dan keras mendorong para kepala dinas agar berbuat kreatif dan produktif.

Jika saja dana APBD DKI sebesar Rp35 triliun yang tidak tersalurkan itu bisa dialihkan, sebenarnya Jakarta dapat membiayai utuh MRT tahap II Bundaran HI-Kampung Bandan tanpa harus minjam ke Japan International Cooperation Agency.  Betapa bangganya Jakarta dapat mandiri membiayai pembangunan MRT tahap II yang prestisius.    

Sentuhan Anies Baswedan sudah mulai terlihat dengan pelebaran dan memeprcantik trotoar. Tapi tuntutan masyarakat masih banyak. Jangan heran bila partai pendukung sendiri, Dite Abimanyu, Anggota Fraksi PKS, sampai mengritik Pemerintah Provinsi DKI lamban.

Jakarta membutuhkan orang yang berpikir cepat, berani mengeksekusi, dan tentu saja punya rasa malu. Malu tidak punya MRT, LRT, RPTRA, dan jembatan Semanggi. Malu tidak merealisasikan janji-janji. Tidaklah beralasan pejabat takut KPK asalkan arah jalan pembangunan dibawa bergerak lurus.