Poros Moskow-Tokyo dalam Keamanan Masa depan Asia

RUSIA ingin memulai sebuah langkah perdamaian dengan Jepang dalam masalah territory dispute pada akhir tahun ini. Pasalnya, baik Rusia maupun Jepang sama–sama mengklaim empat pulau (Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai) sebagai wilayah kedaulatan mereka di wilayah selatan rangkaian Kepulauan Kuril yang berbatasan langsung dengan wilayah utara Jepang.

Sejarah panjang hubungan yang tidak harmonis antara kedua negara dalam isu perbatasan ini, ingin diakhiri Putin dengan mengatakan “kesepakatan perdamaian, tidak sekarang, tetapi pada akhir tahun tanpa syarat” saat memberi sambutan di Forum Ekonomi Asia Timur (Eastern Economic Forum) di Vladivostok, pada September 2018, yang juga dihadiri Perdana Menteri Jepang dan Presiden Tiongkok.

Meskipun Rusia menunjukkan upayanya untuk menempuh perjanjian perdamaian, tapi hal ini sangat bertentangan dengan aktivitas militer Rusia di wilayah sengketa tersebut.

Pada pertengahan Agustus, meningkatnya aktivitas militer Rusia di wilayah Kuril menjadi kekhawatiran Jepang terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Aktivitas militer disertai pengiriman persenjataan, termasuk rudal ke wilayah Kepulauan Kuril dilihat sebagai sebuah ancaman langsung bagi Jepang.

Itsunori Onodera sebagai Menteri Pertahanan Jepang juga sudah menyampaikan ‘kekhawatiran’ ini saat bertemu Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, di Moskow pada awal Agustus pascamiliterisasi empat pulau di Kepulauan Kuril dengan sistem antirudal oleh Rusia. Dominasi militer Rusia menunjukkan adanya dampak dari kedua negara yang belum mampu mencapai kesepakatan bersama mengenai wilayah ini sejak Perang Dunia II.

Sejak kekalahan Jepang dari sekutu pada 1945, Rusia memanfaatkan kesempatan ini dengan merebut wilayah Kepulauan Kuril. Pada 18 Agustus-3 September 1945, Rusia meluncurkan Invasi Kepulauan Kuril dengan mengerahkan militernya sampai berhasil mengusir penduduk Jepang di kepulauan tersebut.

Hingga saat ini, perundingan terus berlangsung selama 70 tahun lebih tanpa adanya solusi atas wilayah perbatasan ini. Namun, apabila melihat jauh kebelakang, Jepang sendiri juga sudah memiliki bukti sejarah yang menurut pandangannya akan mampu digunakan sebagai landasan dasar dalam memperjuangkan kepemilikan wilayah beberapa pulau di Kepulauan Kuril itu.

Perjanjian Shimoda pada 1855 antara Kekaisaran Uni Soviet dengan Kekaisaran Jepang menjelaskan beberapa kepulauan di wilayah Kepulauan Kuril merupakan wilayah Jepang. Meski khusus Kepulauan Kunashiri, Shikotan, dan Habomai (wilayah yang diklaim Rusia sekarang) merupakan bagian dari pengawasan bersama Jepang-Rusia.

Demi menyelesaikan masalah perbatasan ini, Perjanjian Saint Petersburg 1875 antara Jepang dan Rusia menyertakan Kepulauan Kuril sebagai wilayah Jepang dan Kepulauan Sakhalin menjadi milik Rusia. Setelah kemenangan Jepang atas perang Jepang-Rusia pada tahun 1904-1905, sesuai Perjanjian Portsmouth 1905 antara Jepang-Rusia dan Inggris sebagai penengah malah meluaskan wilayah Jepang, mulai wilayah Kepualuan Kuril sampai Sakhalin.

Konflik perbatasan terus terjadi dari 1938 sampai 1945 yang dikenal sebagai Konflik Perbatasan Jepang-Rusia, sampai akhirnya Invasi Kepulauan Kuril ini berhasil dilaksanakan Rusia pada Agustus 1945.   

Sejarah panjang antara Rusia dan Jepang dalam permasalahan ini menggambarkan bagaimana usaha perdamaian kedua negara selalu mengalami jalan buntu. Baik Putin maupun Abe, belakangan ini sudah bertemu untuk mengatasi masalah sengketa ini, tapi belum menghasilkan solusi konkret untuk menyelesaikannya.

Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang lebih memilih pendekatan ekonomi dengan Rusia yang bertujuan merebut kembali otoritas mereka atas wilayah sengketa dengan memanfaatkan sanksi Amerika Serikat kepada Rusia pascakasus Ukraina untuk meningkatkan perdagangan Jepang-Rusia.

Sayangnya, strategi optimistis Jepang untuk mendapat konsesi atas wilayah utaranya ini dibalas Rusia dengan penguatan kekuatan rudal di pulau-pulau wilayah sengketa.

Perlu diketahui bahwa di wilayah sengketa tersebut, kedua negara telah melakukan dan menyepakati berbagai proyek bersama. Peternakan ikan, karang, energi, dan wisata menjadi proyek ekonomi bersama yang potensial untuk dikembangkan. Selain itu, kebijakan bersama juga sudah dibuat kedua negara untuk masalah penerbangan baik Tokyo maupun Moskow untuk mengunjungi permakaman keluarga di pulau tersebut bagi warga negaranya.

Maka dari itu, dengan melihat nilai strategis di wilayah sengketa, sudah sewajarnya bagi kedua negara untuk mengupayakan kesepakatan bersama demi masa depan hubungan kedua negara yang akan berdampak pada stabilitas Asia Timur.

Rusia dan Jepang memiliki peran penting terhadap masa depan Asia Timur. Dalam konflik ini, kekuatan militer Rusia menjadi persoalan utama, yaitu penempatan aktivitas militer Rusia di wilayah sengketa secara tidak langsung menjadi justifikasi atas kepemilikan Rusia terhadap wilayah tersebut.

Pendekatan Jepang yang menggunakan kerja sama ekonomi tidak mampu mengubah haluan Rusia terhadap penguasaan keempat pulau di Kepulauan Kuril tersebut. Padahal, kedua negara ini merupakan anggota kerja sama ekonomi Asia Timur (Eastern Economic Forum), yaitu Jepang merupakan mitra strategis Rusia sehingga konflik di wilayah utara Jepang akan memengaruhi hubungan bilateral kedua negara, terutama di bidang kerja sama ekonomi bilateral mereka.

Upaya perdamaian yang dicanangkan Rusia apabila tidak diikuti pengurangan kekuatan militer di keempat pulau yang diperebutkan, hanya akan menggambarkan usaha perdamaian oleh Rusia sebatas retorika semata untuk mendukung kegiatan ekonomi kedua negara yang tengah terjalin sebelumnya.