Konstruksi Pembangunan Perikanan

TARGET pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan dan kelautan sebesar 7%-12% pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ketiga 2015-2019, bisa dicapai melalui tangkap dan budidaya.

Namun, faktanya sampai triwulan ketiga 2017, pertumbuhan PDB perikanan dan kelautan baru mencapai 6,79% atau dengan kontribusi terhadap PDB masih kurang dari 3%. Agar terlihat percepatan pertumbuhan sesuai dengan target RPJM ketiga, sektor perikanan, garam, industri pengolahan hasil laut, bangunan laut, hiburan dan rekreasi laut tumbuh minimal dua kali lipat dari sekarang.

Pada kondisi tersebut kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDB diperkirakan baru akan mendekati angka 5%. Artinya masih panjang perjuangan untuk memberikan kontribusi PDB sebesar 15% pada 2025 di sektor ini. Namun, langkah ini akan menjadi mudah apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan akselerasi dengan 6 agenda percepatan pembangunan perikanan dan kelautan.

Percepatan pembangunan perikanan dapat diakselerasi melalui enam agenda utama. Pertama, menyusun reframing spasial ekonomi perikanan dan kelautan. Kedua, melakukan akselerasi pembangunan perikanan tangkap dan budidaya. Ketiga, melakukan revitalisasi industri garam nasional.

Keempat, memperkuat bahan baku industri pengolahan hasil perikanan. Kelima mengoptimalkan fungsi bangunan pelabuhan. Keenam, memperkuat pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil.  

Upaya ini bisa didorong dengan asumsi bahwa sektor maritim lainnya, seperti migas, pengilangan, industri kapal, angkutan laut, dan sungai minimal tumbuh dengan kondisi saat ini. Reframing wilayah tata kelola perikanan sebagai bungkusan ekonomi sangat diperlukan.
Sampai saat ini kita kesulitan memastikan kinerja sektor ini apabila dikaitkan dengan kontribusi wilayah.

Untuk itu tata kelola aktivitas perikanan tangkap, budidaya, tambak garam, industri pengolahan hasil perikanan, bangunan pelabuhan dan pesisir, serta pulau kecil dapat dilakukan pada satuan wilayah pengelolaan perikanan (WPP). WPP harus didorong menjadi pewilayahan ekonomi perikanan dalam arti luas. Karakteristik dari semua sektor di atas dapat direkam perkembangan pencapaiannya, termasuk manajemen data dan perubahan lingkungan.

Selanjutnya, dengan melakukan akselerasi pembangunan perikanan tangkap dan budidaya. Untuk mencapai PDB sektor perikanan kelautan di atas 7%, maka pertumbuhan perikanan tangkap dan budidaya harus mencapai 3 kali lipat dari saat ini yang mendekati 18%. Secara linier kita yakin bahwa upaya ini bisa dicapai dengan mendorong aktivitas perikanan supra progressive. Dengan mengusung konsep sustainable fisheries dan pemanfaatan stok yang ada saat ini tanpa melebihi maximum sustainable yield (MSY), maka kontribusi pertumbuhan penangkapan kurang dari 9% sampai 2025.  

Optimalisasi
Upaya optimalisasi penangkapan dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu mendorong usaha penangkapan ke perairan regional fisheries management organization (RFMO) berkolaborasi dengan pengusaha perikanan. Jumlah total allowable catch (TAC) kita di wilayah Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) masih kurang termanfaatkan karena ada dekonstruksi kapal penangkapan. 

Akselerasi penangkapan di RFMO sebaiknya dengan menggandeng pengusaha perikanan nasional untuk mengurangi risiko pada pemerintah.  Pemerintah tinggal menyiapkan regulasi yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan kemajuan usaha perikanan.

Untuk mencapai target 18% dari tangkap harus dipacu dengan penguatan perikanan budidaya. Budidaya pesisir, seperti udang, kerambang jaring apung di teluk dan perairan dalam harus tumbuh. Selain itu, juga bisa didorong usaha perikanan dengan konsep sea-farming system. Konsep sea-farming yang dilakukan pada perairan karang dangkal saat ini menjadi alternatif bagi usaha budidaya udang, setelah sebagian besar tambak hancur dan tidak berkembang yang bersamaan dengan rusaknya mangrove.  

Deforestasi mangrove dapat dikurangi dengan mengembangkan konsep budidaya laut dangkal dan pesisir. Sumber daya ikan kakap putih, udang vaname maupun ikan karang dapat dikembangkan pada gosong karang dan pulau pulau kecil. Optimisme mencapai target dari usaha budidaya cukup rasional selain mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan mulai pembenihan sampai ke pemasaran.

Agenda selanjutnya, yaitu dengan melakukan revitalisasi industri garam. Kita tahu bahwa sampai saat ini kita masih melakukan impor garam konsumsi. Sentuhan teknologi untuk memperkuat industri garam nasional diperlukan agar bisa tumbuh PDB mendekati 3%. Pembukaan lahan baru di Indonesia timur beserta industrinya merupakan bagian dari pencapaian swasembada garam nasional.

Agenda berikutnya melalui penguatan industri pengolahan hasil perikanan. Secara keseluruhan industri pengolahan dengan 639 unit pengolahan industri dan hampir 6.500 lebih UMKM masih kekurangan bahan baku. Secara keseluruhan diperkirakan kekurangan bahan baku dari 5,9 ton-9,9 ton per tahun sampai 2025 dengan asumsi konsumsi ikan termasuk ikan segar meningkat secara linier seperti saat ini.

Jika ketersediaan bahan baku terpenuhi dari tangkap dan budidaya, dapat dipastikan industri pengolahan ikan bisa diandalkan sebagai sumber income nasional. Akan sangat elok kita membangun industri berbasis bahan baku lokal tanpa harus mengimpor. Karena akan memberikan banyak multiplier efek pada pembudidaya ikan, pelabuhan, masyarakat nelayan, dan pasar lokal dari proses logistik perikanan. Opsi impor sebaiknya ditempuh hanya untuk industri pengolahan tertentu yang sebenarnya peminatnya khusus atau terhadap ikan tertentu, yang memang tidak bisa diproduksi oleh masyarakat, seperti ikan salmon, scomberomorus japonicus, atau bahan baku yang untuk re-ekspor.

Agenda selanjutnya, yaitu mendorong pertumbuhan bangunan pelabuhan terutama pelabuhan perikanan. PDB bangunan pelabuhan diharapkan dapat tumbuh dua kali lipat dari saat ini melalui perbaikan tata kelola kolam labuh, perawatan gudang, dan infra-suprastruktur pelabuhan. Bangunan pelabuhan harus menjadi tempat yang nyaman bagi stakeholder perikanan.

Agenda berikut, penguatan tata kelola fungsi ruang laut dan sumber daya hayati pesisir serta pulau-pulau kecil. Peningkatan kunjungan wisata dan minat wisata ke daerah pesisir dan pulau-pulau kecil akhir-akhir ini meningkat dan turut mendorong ekonomi berbasis wisata laut. Penguatan fungsi dan kualitas ekosistem mangrove, terumbu karang, ikan karang, dan ekosistem laut dangkal lainnya menjadi penting dalam meningkatkan aktivitas wisata laut.

Rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang sekarang juga menjadi tren ikon wisata baru bagi masyarakat selain underwater selfie. Dengan asumsi pertumbuhan mencapai 9%, sektor ini akan turut menyumbang dari keseluruhan pertumbuhan PDB perikanan menjadi 7,7% 2019 atau 2020.

Dalam konstruksi sumber daya dan ekosistem, penting mengintegrasikan bencana dalam tata kelola ruang perikanan. Ketidakpahaman kita dan memahami risiko serta bencana berdampak serius. Penyusun zonasi ruang pesisir harus berbasis bencana yang potensial akan terjadi di setiap wilayah sehingga proses konstruksi pembangunan perikanan dan kelautan dapat dilakukan dalam sebuah sistem tata kelola yang baik.   

Good governance dalam bidang perikanan dan kelautan ialah sebuah kemampuan yang berpadu sebagai seni dalam tata kelola perikanan dan kelautan. Seni ini kemudian menjadi passion yang mampu mengintegrasikan sains perikanan dan kelautan dalam kebijakan yang mumpuni.