AS-Iran dalam Pusaran Politik Dunia

TEKANAN AS terhadap Iran memasuki tingkatan baru dalam Agustus ini.  Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengeluarkan kebijakan untuk membentuk tim State Department’s Iran Action Group untuk menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Iran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ke depannya badan ini akan menjadi pengawas langsung AS terhadap seluruh kegiatan yang menyangkut Iran dengan dasar sebagai sebuah ancaman bagi keamanan nasional AS. Kebijakan itu hanya menambah tensi hubungan kedua negara semakin panas dan fluktuatif dari sebelumnya.

Ketegangan itu dimulai ketika AS menganggap Iran telah melanggar perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang melibatkan P5 (AS, Tiongkok, Rusia, Prancis, Inggris) plus Jerman 2015. Perjanjian yang berisi regulasi tentang nuklir Iran yang seharusnya dibatasi demi menghilangkan kecurigaan negara–negara barat justru dimanfaatkan Iran untuk mengolah kekuatan nuklir mereka bukan untuk tujuan damai, melainkan untuk mengembangkan senjata-senjata pemusnah massal yang baru. Akibatnya, ketidakpercayaan AS berbuah keputusan untuk keluar dari perjanjian tersebut pada akhir 2015. Seiring dengan berjalannya waktu, Iran masih menunjukkan aktivitas–aktivitas yang selalu bergesekan dengan kepentingan AS di Timur Tengah.

Pendanaan rezim Basshar Al-Assad di Suriah, fasilitasi militan Syiah, dan dukungan terhadap kelompok Hizbullah (Libanon) semakin menempatkan Iran sebagai rival AS di Timur Tengah. Perpaduan dari setiap kebijakan Iran tersebut telah memacu AS untuk menuduh Iran sebagai pemain utama dalam setiap kekerasan dan perilaku destabilisasi terhadap AS dan sekutu di Timur Tengah, bahkan rakyat Iran sendiri dengan alasan rezim diktator. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS memulai kembali memberikan sanksi bertahap untuk Iran mulai 2018.

Pemberlakuan sanksi
Sanksi ekonomi menjadi awal kemarahan AS terhadap aktivitas Iran yang terkesan anti-AS di Timur Tengah. Sanksi pertama untuk Iran menargetkan pembelian dolar AS, perdagangan dengan emas dan logam, serta transaksi terkait dengan mata uang nasional pada 7 Agustus 2018. Selanjutnya AS akan meluncurkan sanksi berikutnya pada 4 November 2018 terkait dengan pembatasan ekspor minyak dan energi untuk Iran. Keputusan AS itu akan memengaruhi kerja sama Iran secara tidak langsung dengan semua negara mitra mereka terutama kegaiatan ekspor-impor sehingga Iran akan mengalami depresi ekonomi dan keterpurukan pembangunan apabila sanksi tersebut berjalan secara efektif pada akhir 2018.

Setelah melihat potensi disintegritas hubungan antara Iran dan seluruh negara mitranya terutama di Timur Tengah, Hassan Rouhani sebagai pemimpin Iran mengeluarkan ancaman terhadap aktivitas ekonomi terutama jalur perdagangan minyak di wilayah strategis dunia. Setelah AS keluar dari JCPOA, Iran terus-menerus melakukan latihan militer dalam skala besar di Selat Hormus yang merupakan rute strategis jalur minyak Eropa-Afrika-Asia, yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Meski sudah ditentang Liga Arab pada 17 Agustus lalu, ancaman blokade oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai kekuatan militer utama Iran di teluk strategis tersebut masih menjadi senjata utama untuk mengontrol ekspor minyak dengan seluruh mitranya. Apabila hal tersebut terlaksana, harga minyak dunia akan naik dua sampai tiga kali lipat, (dari rata–rata US$72 per barel menjadi US$160-US$250 per barel). Itu disebabkan selat tersebut dilalui 14 tanker minyak per hari (17 juta barel) atau sekitar setengah dari ekspor minyak mentah harian dunia.

Tindakan Iran berbanding terbalik dengan harapan AS untuk membuat dominasi Iran semakin melemah. Justru Iran melalui kebijakan 'agresif' mereka mampu mengimbangi AS dalam proses struggle for power. Karena tak ingin dilihat kalah saing dengan Iran, Brian Hook yang ditunjuk Menteri Luar Negeri AS berekspektasi bahwa Grup Aksi Iran yang baru ini akan menjadi leading dalam setiap kebijakan AS terhadap segala tindakan Iran di semua lini. Peluang lainnya dari grup baru ini ialah sebagai jembatan AS untuk menggulingkan pemerintahan Hassan Rouhani yang dianggap sebagai rezim diktator, dan menjadi pintu masuk baru bagi AS untuk meluaskan pengaruhnya kembali di Timur Tengah. Implikasi dari persaingan kedua negara ini akan berdampak langsung dalam stablitas kawasan yang sangat menentukan tidak hanya masa depan Timur Tengah, tetapi nasib negara lain termasuk Indonesia yang memiliki hubungan kerja sama dengan negara–negara di Timur Tengah.

Untuk menjaga stabilitas Timur Tengah, Indonesia memiliki kesempatan berperan mencegah kedua negara tersebut bertindak lebih jauh. Memanfaatkan posisi sebagai Dewan Keamanan tidak Tetap PBB, Indonesia mampu menghimpun bangsa–bangsa untuk menghentikan instabilisasi kawasan dengan mengangkat konflik ini sebagai isu internasional. Indonesia mampu membangun sebuah forum internasional dengan tujuan memberikan solusi terhadap kedua negara, yang menghasilkan rekomendasi–rekomendasi sebagai opsi yang didukung negara–negara lain.