Jurus Jonan Dongkrak Devisa

DATA Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat pada semester I-2018 neraca perdagangan (NP) Indonesia cenderung mengalami defisit. Sepanjang Januari hingga Mei, secara berturut-turut NP mengalami defisit rata-rata sekitar US$1,26 miliar per bulan. Lalu pada Juni 2018, NP sempat mengalami surplus sebesar US$ 1,74. Namun bulan berikutnya pada Juli 2018 NP kembali mengalami defisit sebesar US$2,03 miliar, impor sebesar US$18,27 lebih besar daripada ekspor sebesar US$ 16,24 miliar.

Dengan kencenderungan NP defisit sepanjang Januari-Juli 2018, tidak bisa dihindari defisit NP ikut berkontribusi pada pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. Pada Januari 2018, kurs tengah rupiah terhadap dolar AS masih bertengger di Rp13.346/US$, kurs rupiah semakin melemah hingga mencapai Rp14.346/US$ pada pertengahan Agustus 2018.

Kendati pada semester I/2018 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,1% year on year (yoy) dan inflasi berada pada level terendah 3,14% yoy, tetapi defisit NP dan pelemahan rupiah cukup mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak NP dan penguatan rupiah.

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian terkait untuk ikut berkontribusi terhadap peningkatan devisa dengan menaikkan ekspor dan menurunkan impor

Untuk menjalankan perintah tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan langsung bergerak cepat dengan menerapkan lima jurus mendongkrak devisa untuk mencapai surplus NP.

Kelima jurus itu meliputi: meningkatkan volume ekspor batu bara, mengurangi impor dengan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) industri hulu migas, minerba dan kelistrikan, penurunan impor BBM melalui pembelian crude (minyak mentah) jatah kontraktor, penurunan impor BBM melalalui penggunaan BBM biodesel (B20), dan digitalisasi SPBU.

Jurus pertama, Pemerintah membuka tambahan ekspor batu bara sebesar 100 juta ton, bukan dengan penghapusan DMO harga US$70 batu bara.

Pasalnya, penghapusan DMO batu bara tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penambahan devisa. Untuk itu, Menteri ESDM telah menandatangani persetujuan tambahan awal untuk 25 juta ton, yang akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 100 juta ton. Dengan tambahan ekspor Batu bara sebesar 25 juta ton diharapkan akan menambah devisa negara sebesar US$1,5 miliar.

Jurus kedua, Pemerintah mendorong penggunakan TKDN untuk industri hulu migas, minerba, dan kelistrikan sepanjang produk tersedia di dalam negeri, dengan tidak menerbitkan master list untuk bebas bea masuk. Untuk itu, kontraktor diharapkan dapat memanfaatkan produk dalam negeri ketimbang produk impor. Masalahnya, produk dan teknologi yang dibutuhkan tidak semua tersedia di dalam negeri.

Tidak bisa dihindari kontraktor masih akan melakukan impor sepanjang peralatan dibutuhkan tidak tersedia di dalam negeri. Meski demikian, penerapan kebijakan peningkatan TKDN diperkirakan akan mengurangi impor hingga US$20 miliar.

Jurus ketiga, Pemerintah meminta kepada Pertamina untuk membeli seluruh lifting (produksi siap dijual) migas jatah bagi hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dengan membeli dari KKKS, impor migas Pertamina dapat dipangkas hingga 225 ribu barel per hari. Kalau menggunakan ICP Juli 2018 sebesar US$70,68 per barrel, penghematan impor BBM sebesar US$15,90 juta per hari (225.000 X US$ 70,68) atau US$5,09 miliar per tahun (US$ 15,90 juta X 360 hari).

Untuk itu, Kementerian ESDM akan segera memfasilitasi regulasinya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), yang konon akan ditandatangani Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

Pertamina tetap akan membeli crude KKKS melalui mekanisme pasar dan harga pasar yang dipatok saat transaksi. Pembelian langsung dari KKKS akan memberikan mutual benefit, baik bagi Pertamina, maupun kontraktor. Pasalnya, keduanya tidak perlu mengeluarkan biaya pengapalan untuk ekspor dan impor.

Hanya masalahnya, tidak semua crude yang dihasilkan kontraktor sesuai dengan spesifikasi Kilang Minyak Pertamina.

Jurus keempat, pemerintah akan mewajibkan pencampuran biodiesel hingga 20% (B-20) dalam BBM, yang akan berlaku mulai 1 September 2018. Untuk itu akan diterbitkan Perpres B-20 yang berlaku baik untuk BBM public service obligation (PSO), maupun non-PSO.

Percapuran B-20 akan menurunkan impor BBM, sehingga negara bisa menghemat sekitar US$2 miliar pada 2018 dan akan menghemat US$4 miliar pada 2019.

Jurus kelima, Pemerintah akan menerapkan digitalisasi nozzle real time untuk BBM premium penugasan dan solar pada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tujuannya untuk mengurangi penyalahgunaan BBM serta mengawasi konsumsi premium dan solar hingga ke masyarakat. Selain itu, dengan pemasangan digitalisasi nozzle real time, Pertamina bisa memantau ketersediaan premium dan solar di SPBU, sehingga dapat segera menambah pasokan pada saat persediaan premium dan solar di SPBU sudah mencapai persediaan safety stock (cadangan persediaan yang harus dipertahankan) sesuai dengan lead time (waktu tunggu sejak pengiriman hingga sampai di SPBU).

Dengan demikian, penerapan digitalisasi nozzle real time juga dapat mencegah terjadinya kelangkaan persediaan premium dan solar di setiap SPBU.

Kelima jurus Jonan itu akan memberikan kontribusi pada peningkatan ekspor batu bara sebesar US$1,5 miliar dan total penghematan impor diperkirakan sebesar US$27,09 miliar, yang berasal dari penghematan impor TKDN US$20 miliar, penghematan impor BBM US$5,09 miliar, dan penggunaan B20 US$2 miliar.

Namun penerapan kelima jurus itu baru bisa memberikan hasil antara 3 hingga 6 bulan ke depan, lantaran adanya time lag antara penerapan kelima jurus itu dengan hasil yang akan dicapai. Dengan hasil capaian peningkatan ekspor dan penghematan impor diharapkan kelima jurus itu dapat secara signifikan mendongkrak devisa, yang akan mengurangi defisit neraca perdagangan, yang ujung-ujungnya dapat memperkuat kurs rupiah terhadap dolar AS.

Apalagi kalau kementerian terkait lainnya juga menerapkan jurus ampuh serupa untuk meningkatkan ekspor dan menurunkan impor, maka dapat dipastikan surplus neraca perdagangan akan meningkat, sehingga kurs rupiah terhadap dolar AS kembali menguat mencapai harga keseimbangan. (X-12)