Membangun Ketahanan Siber Indonesia

MESKIPUN Trump dan Putin telah bertemu di Helsinki pada 16 Juli, tidak menjamin hubungan AS-Rusia akan membaik ke depannya. Hal ini disebabkan pihak AS yang masih dihadapi pada persoalan dualisme pemikiran dalam administrasi ‘Gedung Putih’ yang tidak sejalan dengan garis kebijakan Trump dalam perbaikan hubungannya dengan Rusia.

Masyarakat internasional menaruh harapan pertemuan kedua pemimpin negara besar tersebut bisa membaik. Hubungan AS-Rusia sempat surut akibat isu peretasan infrastruktur siber. AS dan Rusia berbagi pandangan mengenai ancaman siber sebagai ‘pintu ancaman’ bagi kedaulatan kedua negara.

Dilansir dari salah satu perusahaan keamanan siber terkemuka ESET, ancaman siber kian berdampak di luar perkiraan sebelumnya yang jauh lebih merusak dari model serangan militer konvensional.

Perkembangan bentuk ancaman teknologi sudah menjadi perhatian khususnya bagi para pengambil keputusan strategis. AS dan Rusia menyadari benar betapa potensi dan pengaruh teknologi memiliki dampak besar dalam menentukan ‘arah’ kebijakan negara ke depannya. Hal ini yang menyebabkan ancaman teknologi mulai menjadi urgensi bagi kepentingan nasional AS maupun Rusia. Kasus peretasan di Pemilu AS pada November 2016 menjadi gambaran betapa bahayanya kombinasi data yang bersifat ‘rahasia’ dengan potensi ancaman keamanan siber.  

Posisi Rusia sebagai negara besar dan strategis tidak bisa ditolak begitu saja oleh AS. Hal ini disebabkan posisi Rusia sebagai negara dengan potensi yang besar dalam instrumen siber. Melalui langkah pertemuan dengan Rusia ini menjadi salah satu strategi AS untuk mengamankan posisi dan kepentingan AS serta mitra strategisnya di Eropa (NATO) sekaligus mengakomodasi kepentingan Rusia. Bahkan sejumlah negara anggota NATO, seperti Estonia, Latvia, dan negara Eropa lainnya (Georgia dan Ukraina) pernah dan atau sedang terlibat perang siber dengan Rusia.

Bagi Rusia, pertemuan dengan Trump merupakan langkah untuk ‘membatasi’ dan mencegah terjadinya kemungkinan serangan siber balasan melalui instrumen sumber daya siber AS. Potensi serangan siber balasan AS ini dikhawatirkan akan menggoyahkan kedudukan rezim Putin yang justru akan merugikan posisi Rusia yang baru saja melakukan pemilihan umum pada awal 2018.

Selain menggoyahkan kedudukan rezim Putin, kapabilitas instrumen siber Rusia yang masih di bawah standar AS juga menjadi alasan rasional Rusia ‘mau’ bersepakat dengan Trump.

Melihat perkembangan situasi AS-Rusia tersebut, Indonesia sudah melakukan sejumlah upaya dalam mengantisipasi terjadinya serangan siber. Penataan organisasi kelembagaan dalam menyikapi masalah di atas masih memerlukan perhatian yang intensif, dengan menyusun tata laksana komunikasi dan koordinasi antarlembaga terkait dengan secara komprehensif dan terpadu.

Memetik dari pengalaman perang siber antarnegara yang terus berkembang, Indonesia perlu menyikapi pula bahwa masih terdapat ‘celah’ pertahanan siber nasional dengan merangkul seluruh elemen masyarakat mulai sektor swasta, komunitas internasional hingga kalangan akademisi. Elemen-elemen tersebut sangat penting mengingat pertahanan siber bukan merupakan tugas mandiri yang menjadi tanggungan institusi saja, melainkan juga seluruh elemen dan komponen bangsa.

Langkah lainnya adalah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan negara lain. Dalam hal ini, kita perlu memperkuat international cyber engagement, baik dalam kerangka multilateral, regional maupun bilateral dalam menunjang keamanan siber.  

Untuk mendukung peran Indonesia dalam kerangka kerja sama keamanan siber, perlu memasukkan komponen diplomasi siber dalam kaidah kebijakan luar negeri. Dalam diplomasi siber, fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas teknologi dan penyusunan desain kerja sama pengembangan pertahanan siber untuk dijadikan sebagai agenda internasional.

Mencermati perkembangan lingkungan strategik global, maka ke depannya cyber engagement yang dipegang dalam diplomasi siber oleh Indonesia hendaknya juga mengedepankan pendekatan preventif sebagai formula dalam pencegahan maupun penindakan terhadap potensi ancaman siber baik dari luar maupun dari dalam.

Tentunya, dukungan pencapaian tujuan ini juga perlu diberikan dalam bentuk perlindungan terhadap pengguna teknologi IT. Khususnya yang berkaitan dengan ‘aset digital’ berupa data dan informasi yang selama ini menggunakan internet di dalam negeri.
Bentuk perlindungan yang mengatur secara khusus tentang ‘aset digital’ pengguna di dalam negeri dari serangan siber pihak asing perlu mendapat perhatian yang lebih.