Pendidikan Politik bagi Anak Bangsa

PENDIDIKAN politik bagi generasi muda merupakan hal yang perlu dan penting. Anak-anak muda mesti memahami secara saksama kondisi bangsa mereka agar mereka dapat mengoptimalkan upaya terbaik bagi kemajuan bangsa ini.

Sayangnya, realitas politik justru menampilkan lakon pendidikan politik yang jauh dari akal sehat. Hiruk pikuk politik di negeri ini belum menampilkan wajah politik santun yang memberikan rasa aman dan damai. Bahwa berpolitik adalah cara untuk meraih kekuasaan yang kemudian digunakan untuk menyejahterakan bangsa masih belum menemukan jalannya. Politik lebih dimaknai secara transaksional seperti disajikan dalam beragam pemberitaan di media massa.

Di dunia pendidikan, secara normatif terdapat pelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan (PPKn). Materi-materi pembelajarannya sangat terkait dengan nilai-nilai Pancasila, aturan bernegara dan perundangan, isu kebangsaan, hukum, dan pemerintahan. Namun, keampuhan agar anak-anak memahami dengan baik materi ajar tersebut amat bergantung pada kemampuan guru mengelola pembelajaran di kelas.

Menghadirkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Jika guru hanya berkutat dengan buku teks, tentu materi itu tak akan diminati generasi saat ini.

Jika di masa lalu materi pelajaran itu dijadikan arena indoktrinasi ideologi negara, saat ini sudah sepatutnya melalui pelajaran PPKn, para guru menjadi garda depan internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Radikalisme, fundamentalisme, sebaran berita penuh kebencian, dan polarisasi akibat pilihan politik yang semakin menjadi-jadi patut menjadi perhatian dari guru-guru PPKn.

Namun, memang kita tidak boleh membebani guru-guru PPKn dengan beban yang berat tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap minggu jumlah jam pelajaran PPKn tidak lebih dari 2 jam sehingga perlu strategi yang baik untuk mengoptimalkan pembelajaran PPKn tersebut. Saat ini, yang diperlukan ialah memosisikan pelajaran PPKn sebagai salah satu arena untuk memantik gairah kebangsaan bagi penguatan keindonesiaan para siswa.

Tentu mekanismenya harus berjenjang. Bobot di tingkat dasar (SD dan SMP) tentu akan berbeda dengan tingkat yang lebih tinggi (SMA). Di tingkat pendidikan dasar misalnya yang perlu dikuatkan ialah pembiasaan-pembiasaan positif dalam kehidupan keseharian yang bersifat praktis. Sapa, sopan, salam, santun, dan kedisiplinan. Ajakan untuk bergaul dengan ragam kalangan dan juga praktiknya dalam kehidupan keseharian. Hal tersebut yang harus dikuatkan, sedangkan di level lebih tinggi kemampuan analitis juga erat kaitannya dengan higher order thinking skills.

Sayangnya, jika mempelajari materi-materi yang ada di pelajaran PPKn, bobot kognitifnya masih sangat mendominasi sehingga sangat bergantung pada ketangkasan guru mengelola pembelajaran agar tidak bias pembelajaran yang menguatkan akademik semata.

Tantangan
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Bagaimana menghadirkan materi pembelajaran yang mampu memberikan pencerdasan dan pencerahan bagi para peserta didik? Memberikan kesadaran penuh bahwa mereka ialah bagian dari bangsa ini dan harus memahami politik secara memadai. Bahwa politik bukanlah tentang perebutan atau bagi-bagi kekuasaan semata.

Sebab itu, sebelum mengupayakan agar pembelajaran menjadi arena untuk mencerdaskan dan mencerahkan anak bangsa, para guru sendiri dipacu untuk meningkatkan kapasitas intelektualnya maupun menjadi contoh terbaik (role model) dalam laku keseharian.
Hal itu bukanlah sesuatu yang baru karena jika merujuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005, seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang berarti guru mesti memperbaharui diri agar mampu mengelola pembelajaran sebaik-baiknya.

Baik buku bacaan yang baru maupun pemahaman terbaru mengenai kondisi politik Indonesia, isu-isu hukum, dan kebangsaan menjadi syarat mutlak yang harus dikuasai guru PPKn. Mereka harus memahami dengan baik peta politik dan kondisi kebangsaan Indonesia era kiwari maupun di masa lampau dan mampu memetakan persoalan-persoalan rumit yang ada dalam realitas politik keseharian dan kemudian menyederhanakan serta membuatnya menarik dalam langgam bahasa anak muda zaman now.

Sebagai manusia politik, guru PPKn tentu saja memiliki preferensi politik tertentu. Hal tersebut sesuatu yang wajar. Karena itulah, pentingnya diupayakan kejujuran guru dalam mengakui preferensi politik. Ini menjadi amat krusial, utamanya ketika mengajar di kelas-kelas sekolah menengah atas yang siswanya relatif sudah dewasa dan sebagian bahkan sudah mulai memilih.

Hal itu tentu saja bukan perkara mudah. Namun, itu perlu diupayakan agar menjadi bagian penting dari pembiasaan berdialog. Membiasakan bahwa perbedaan politik ialah keniscayaan dan hal biasa dalam hidup. Yang tak boleh perbedaan menjadi awal pertentangan dan saling membenci. Jelas guru PPKn tak boleh terseret oleh arus polarisasi yang begitu tajam terjadi belakangan ini.

Panggung politik yang menyajikan drama penuh intrik tentu akan menjadi bagian yang terus disoroti anak didik. Karena itu, menyajikan isu kontroversial, utamanya bagi anak-anak SMA, di hadapan kelas untuk dibedah secara kritis menjadi salah pembelajaran berharga. Ruang kelas menjadi tempat menguji gagasan yang ditampilkan di panggung politik atau isu-isu yang memanas di masyarakat.

Bagaimana mereka mengajukan argumentasi secara kritis ialah konstruksi yang perlu dibangun di ruang kelas. Menjadikan kritik, yang menurut Habermas sebagaimana dikutip F Budi Hardiman (Menuju Masyarakat Komunikatif, 2009), sebagai usaha rasional yang tidak hanya ditentukan ketajaman pikiran menganalisis situasi, juga sukses mewujudkan kritik itu dalam praktik mengatasi krisis.

Mengonstruksi hal tersebut tentu bukan pekerjaan mudah dan memerlukan proses panjang. Apalagi jika pembelajaran di ruang-ruang kelas kita lebih mengedepankan pembelajaran PPKn masih bersifat normatif dan dogmatif, ketika guru dianggap pemegang kunci kebijaksanaan dan suara siswa tak begitu diperhatikan. Ini yang mesti diubah, pendekatan pembelajaran dengan cara baru yang lebih egaliter. Tak mudah, tetapi perlu terus diupayakan demi Indonesia yang lebih demokratis.