Bising Komunikasi Mencari Solusi

JELANG pendaftaran capres dan cawapres tahun ini, aksi komunikasi partai-partai politik nampak begitu liar, terutama partai politik yang belum juga menentukan peta koalisinya. Apa pun yang dikomunikasikan partai politik, seolah menjadi banalitas. Apa pun yang mereka sampaikan seolah juga diubah menjadi komunikasi dan informasi yang penuh tontonan, menjadi berita, dan bahkan seolah menjadi data.

Calon tanpa koalisi vs koalisi tanpa calon
Sebenarnya, siapa sih yang menjadi penantang Jokowi sebagai incumbent saat ini? Nampaknya belum ada. Ketika partai-partai koalisi Jokowi memastikan diri mendukung kembali pencalonan Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019, partai koalisi yang mendukung Jokowi untuk dicalonkan kembali itu sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%, ini artinya Jokowi akan maju.

Jika biasanya partai politik berkoalisi dulu baru menetapkan calon, saat ini situasi politik dan bahkan komunikasi politik calon penantang belum berhasil menggagas koalisi untuk menampilkan dan memastikan lawan tanding Jokowi.

Akan tetapi anehnya, partai yang belum berkoalisi seperti over expose, memiliki kecenderungan untuk latah, memamerkan, mendiskusikan, menampilkan nama-nama dan apa pun yang dapat dikomunikasikan (agama, gestur, tagar, dan keunggulan) yang semua berlangsung dalam paradigma simulasi (simulation). Padahal, semua yang ditampilkan elite partai yang nampak masih gamang menentukan koalisi itu, justru menjauhkan mereka dari makna (meaning) tentang komunikasi politik itu sendiri.

Tanda, makna, dan peta koalisi
Tindak komunikasi politik yang mengalir (flow) dan membiak (multilicity) di kalangan elite partai berlangsung dalam kecepatan tinggi. Itulah yang membuat apa pun yang mereka komunikasikan kian membuka ruang perdebatan tentang tanda, kode, dan makna yang mereka tampilkan. Tanda paling nyata ialah kebingungan partai untuk hanya sekadar menentukan koalisi, apalagi menentukan capres dan cawapres yang akan mereka usung.

Berbagai konvensi dan tanda, kode, nilai, bahasa yang membangun bangunan komunikasi politik di dekonstruksi, dan dibiarkan dalam kondisi acak, bercerai-berai serta sa­ling bertumpang-tindih itu justru menunjukkan betapa tidak stabilnya arah koalisi yang boleh jadi justru akan mengarah kepada kekacauan (chaos), serta ketidakpastian  (indeterminancy) atas arah tujuan dan makna komunikasi koalisi.

Apalagi, elite nampaknya mengemas dengan cara masing-masing di media mainstream dan media sosial yang bahkan seringkali dibantah oleh elite lainnya.

Mc Luhan pernah mengatakan, “medium is the message”, ketika semua elite politik nampak hanyut dalam teknologi media komunikasi yang mereka gunakan, komunikasi politik elite terjebak ke dalam kerumitan dan trik politik yang justru menjauhkan mereka tentang kedalaman makna komunikasi politik partai yang sejatinya masih meraba peta koalisi.

Tidak heran jika elite partai akhirnya terjebak juga dalam kedangkalan makna perjuangan sebenarnya tentang koalisi yang ingin dibentuk.

Begitu bersemangatnya elite mempermainkan tanda dan makna komunikasi politik di hadapan publik menyebabkan mereka latah merayakan segala sesuatu yang remeh-temeh dan ringan (banal). Sesuatu yang tidak penting dan urgen jika dibandingkan dengan penetapan peta koalisi itu sendiri dan siapa calon yang akan mereka usung.

Yang muncul malah tagar ‘ganti presiden’, tapi tidak tahu siapa presiden yang disodorkan untuk mengganti presiden yang ada. Atau memunculkan narasi kebencian dengan mendisktreditkan kerja keras lawan yang akan mereka tantang yang hasil kerjanya dijustifikasi sebagai ‘pencitraan’.

Sadar atau tidak, kebingung­an menakar peta koalisi dan peluang menyebabkan elite partai yang masih mencari peluang berkoalisi itu membangun komunikasi politik yang mengarah pada pendangkal­an, perendahan, dan peringan­an makna (banal) tentang wacana komunikasi koalisi yang mereka tampilkan.

Mereka bahkan cenderung abai untuk membingkai keadaban komunikasi politik  dalam batas etis, moral, sosial, kultural, dan malah latah juga menampilkan politik identitas. Realitas politik pun berbaur dengan simulacrum, antara yang asli dan yang fotokopi, memunculkan ilusi-ilusi komunikasi politik yang pesan-pesannya menggelembung, tapi sulit dicerna.

Sebuah tontonan komunikaasi yang tidak mencerdaskan dan tidak  membuat masyarakat politik tercerdaskan. Alih-alih sebagai elite mereka bahkan menciptakan banalitas total.

Kini semua menunggu untuk dipertontonkan dan ditayangkan, diperlihatkan dalam bentuk kesepakatan koalisi yang mencerminkan kesiapan dan bukan lagi sekadar simulasi koalisi. Jika tidak, partai penantang akhirnya hanya sekadar menciptaan model kenyataan politik yang tanpa referensi realitas dan asal-usul.

Menurut Baudrillard, koalisi yang digagas seolah adalah realitas sebenarnya, padahal mereka baru sampai pada realitas artifisial, yang menyembunyikan realitas politik yang tengah mereka wacanakan.